Pangkalpinang, Demokrasibabel.com – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menyatakan belum menerima surat pengajuan resmi dari Pemerintah Provinsi Babel terkait rencana pinjaman sebesar Rp 1,5 triliun ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Rencana tersebut mencuat setelah Gubernur Hidayat Arsani menerima kunjungan kerja Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (DJKP) pada Senin (1/12). Nilai pinjaman yang dibahas disebut merupakan total gabungan antara Pemprov Babel dan pemerintah kabupaten/kota.
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, mengatakan bahwa rencana tersebut belum bisa dipastikan karena belum ada dokumen resmi yang diajukan kepada DPRD.
“Sejauh ini itu masih sebatas wacana, dan surat pengajuannya belum disampaikan ke DPRD. Kalau pun ada, tentu akan dibahas dan didalami. Kita juga punya pengalaman sebelumnya bahwa pinjaman dapat mengganggu APBD,” kata Didit.
Ia menilai kondisi saat ini belum mendesak bagi Pemprov Babel untuk kembali mengambil pinjaman, sebab APBD dianggap masih mampu menopang jalannya pemerintahan.
“Saran saya lebih baik fokus meningkatkan PAD. OPD perlu bekerja lebih optimal membantu gubernur mencari sumber pendapatan baru,” ujarnya.
Didit juga berharap proses uji kelayakan calon kepala OPD yang sedang berlangsung menghasilkan pejabat yang mampu memperkuat upaya peningkatan pendapatan daerah.
“Kita berharap kepala dinas atau calon kepala OPD yang sedang mengikuti uji kelayakan adalah orang-orang yang bisa membantu gubernur mencari pendapatan daerah,” tutupnya.
