Pangkalpinang, Demokrasibabel – Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, menyoroti pentingnya peran strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikannya saat mendorong optimalisasi pengelolaan dana zakat agar lebih maksimal membantu masyarakat yang membutuhkan, Selasa (7/4/2026).
Didit mengaku terkejut setelah mengetahui anggaran operasional BAZNAS Provinsi yang dialokasikan melalui APBD hanya sekitar Rp120 juta per tahun. Menurutnya, angka tersebut tidak sebanding dengan beban tugas lembaga tersebut.
“Saya kaget, ternyata biaya operasional BAZNAS itu hanya dianggarkan oleh APBD Rp120 juta. Pertanyaannya, di mana pemerintah hadir?” kata Didit.
Ia menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 serta Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, biaya operasional BAZNAS seharusnya menjadi tanggung jawab penuh APBD. Hal ini agar dana zakat dari masyarakat tidak digunakan untuk kebutuhan operasional.
“Itu mengamanatkan bahwa biaya operasional BAZNAS Provinsi ditanggung APBD, sehingga tidak mengganggu dana para muzakki. Walaupun secara aturan diperbolehkan, tetapi secara moral kurang etis,” ujarnya.
Didit menyebut, saat ini terdapat sekitar 5.045 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bangka Belitung yang berpotensi menjadi pembayar zakat profesi. Namun, ia mengakui masih ada penurunan kepercayaan masyarakat akibat persoalan di masa lalu.
Meski begitu, ia meminta semua pihak memberi kepercayaan kepada kepengurusan BAZNAS yang baru dilantik sekitar tiga bulan lalu.
“Saya berharap beri kepercayaan kepada BAZNAS untuk mengelola zakat profesi sebesar 2,5 persen, khusus bagi ASN muslim,” katanya.
Ia juga menilai kinerja pengurus baru cukup baik. Dalam waktu singkat, manfaat program BAZNAS disebut sudah dirasakan hampir 2.000 penerima.
“Baru tiga bulan dilantik, tapi manfaatnya sudah dirasakan hampir 2.000 orang. Itu luar biasa dengan kondisi terbatas,” ujarnya.
Ke depan, Didit berharap BAZNAS dapat menjadi mitra strategis pemerintah, termasuk dalam membantu fakir miskin, memberikan beasiswa, hingga membantu pedagang kecil agar terhindar dari rentenir dan pinjaman online ilegal.
“BAZNAS harus menjadi bapak asuh bagi pedagang kecil dan program beasiswa. Saat masyarakat butuh, BAZNAS bisa hadir lebih cepat dibanding birokrasi APBD,” tuturnya.
Ia juga berencana membantu menjaring potensi zakat dari sejumlah perusahaan besar di Bangka Belitung seperti PT Timah, Bank Sumsel Babel, PLN, Pelindo, dan Pertamina.
“Kita ingin BAZNAS punya program luar biasa agar pemerintah daerah terbantu, karena proses APBD panjang, sementara BAZNAS bisa lebih cepat,” tambahnya.
Sebagai bentuk akuntabilitas, Didit meminta BAZNAS melaporkan penerimaan dan penyaluran dana setiap bulan kepada Gubernur dan DPRD.
“Saya minta setiap bulan dilaporkan. Nanti akan dipublikasikan ke media. Ini komitmen yang baik,” katanya.
Laporan tersebut akan ditindaklanjuti oleh Komisi IV DPRD sebagai bagian dari pengawasan.
“Ini pola baru dengan komitmen yang luar biasa. Kita fokus memperbaiki dan memajukan BAZNAS demi kesejahteraan masyarakat tanpa memandang latar belakang,” pungkasnya.
Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ferry Afriyanto, mengatakan pihaknya telah menginstruksikan pelaksanaan zakat profesi kepada seluruh ASN.
“Sudah diinstruksikan melalui surat edaran ke OPD agar ASN membayar zakat melalui BAZNAS,” ujarnya.
Ia menjelaskan, besaran zakat profesi ditetapkan sebesar 2,5 persen dari penghasilan kotor ASN.
“Pemerintah mendukung penuh, termasuk bagi P3K diharapkan ikut serta dalam program ini,” tegas Ferry.
