Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman mengungkapkan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di wilayahnya masih terus berjalan. Dari total 56 desa dan kelurahan di Bangka Tengah, tujuh titik disebut telah rampung, sementara sisanya masih dalam tahap penyelesaian.
Hal itu disampaikan Algafry saat menghadiri acara launching 1.061 Titik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kelurahan Kejaksaan, Pangkalpinang, Sabtu (16/5).
“Alhamdulillah Bangka Tengah semuanya masih on progress. Sudah ada tujuh yang selesai, sementara lainnya masih berjalan,” kata Algafry.
Ia menjelaskan, terdapat tiga desa dan kelurahan yang hingga kini masih menghadapi kendala utama berupa persoalan lahan.
Menurutnya, salah satu lokasi yang cukup sulit diselesaikan berada di Kelurahan Dul. Pemkab Bangka Tengah sebenarnya memiliki aset lahan, namun luasnya dinilai belum sesuai untuk pembangunan KDKMP.
“Di Dul kami agak kesulitan lahan. Aset pemda ada, tetapi luasnya tidak sesuai dengan peruntukan KDKMP,” ujarnya.
Pemkab Bangka Tengah sebelumnya berharap dapat memanfaatkan lahan milik PT Timah seluas sekitar 13 hektare. Algafry mengaku telah berkomunikasi dengan sejumlah pihak, termasuk TNI, agar aset BUMN tersebut memungkinkan digunakan untuk pembangunan koperasi.
“Kami berharap ada komunikasi lebih lanjut agar lahan itu bisa dimanfaatkan. Mudah-mudahan ada solusi,” katanya.
Selain Kelurahan Dul, dua wilayah lain yang masih menghadapi kendala lahan yakni Kurau Barat, serta Mesu Timur.
Algafry mengatakan, di Mesu Timur persoalan muncul karena lokasi pembangunan berdekatan dengan area PAUD sehingga membutuhkan komunikasi lebih lanjut dengan pihak terkait.
“Rata-rata kendalanya memang soal lahan dan penyelesaian aset,” ungkapnya.
Meski demikian, Pemkab Bangka Tengah tetap menargetkan seluruh pembangunan KDKMP dapat diselesaikan secara bertahap hingga tahun 2026.
“Targetnya memang Agustus ini sudah berjalan, meski belum seluruhnya selesai. Insya Allah tahun 2026 semuanya bisa kita tuntaskan,” jelasnya.
Terkait sektor unggulan, Algafry menyebut setiap KDKMP akan disesuaikan dengan potensi lokal masing-masing wilayah.
Untuk daerah pesisir seperti Koba Timur misalnya, koperasi akan difokuskan pada sektor nelayan. Sementara wilayah Lubuk Besar diarahkan pada pengembangan sektor pertanian dan hortikultura.
“Kalau daerah nelayan tentu mendukung aktivitas nelayan. Kalau di wilayah pertanian, kita dorong kebutuhan seperti pupuk dan pestisida,” pungkasnya.
