Pangkalpinang, Demokrasibabel.com – Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meminta seluruh jajaran Bawaslu kabupaten/kota tetap aktif melakukan konsolidasi demokrasi di tingkat lokal, meskipun saat ini berada di luar tahapan Pemilu.
Hal tersebut disampaikan Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Babel, Davitri, saat memimpin Rapat Tindak Lanjut Instruksi Ketua Bawaslu RI Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tugas Konsolidasi Demokrasi dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilu di Luar Tahapan. Rapat tersebut digelar secara daring pada Selasa (10/2/2026).
Davitri mengatakan, tugas Bawaslu tidak berhenti setelah seluruh tahapan pemilu dan pemilihan selesai. Justru pada masa non-tahapan, Bawaslu memiliki peran strategis dalam menjaga dan meningkatkan kualitas demokrasi di daerah.
“Bawaslu tetap bekerja walaupun di luar tahapan. Konsolidasi demokrasi menjadi langkah awal yang penting untuk memastikan Pemilu ke depan berjalan sesuai prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil,” ujar Davitri.
Menurutnya, konsolidasi demokrasi dapat dilakukan melalui identifikasi dan pemetaan isu-isu demokrasi serta potensi kerawanan pemilu di tingkat lokal. Upaya tersebut dinilai penting sebagai bahan mitigasi dan penguatan pengawasan ke depan.
Ia menegaskan, kegiatan konsolidasi harus dilakukan secara inklusif dan adaptif dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat, seperti organisasi kepemudaan, akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga pemangku kepentingan lainnya.
“Bentuknya tidak harus selalu formal. Bisa melalui diskusi, pertemuan informal, atau dialog publik yang membahas isu-isu kepemiluan aktual di daerah,” jelasnya.
Davitri juga menyampaikan, sesuai arahan Bawaslu RI, jajaran Bawaslu di daerah diminta untuk rutin melaksanakan konsolidasi demokrasi dan menuangkan hasil kegiatan tersebut dalam laporan yang dilengkapi dokumentasi serta analisis isu demokrasi.
“Kegiatan ini tidak harus bergantung pada ketersediaan anggaran. Diskusi bisa dilakukan di ruang publik, warung kopi, atau tempat lain yang memungkinkan. Yang terpenting substansinya berjalan sebagai penguatan demokrasi ke depan,” tambahnya.
Melalui konsolidasi demokrasi yang berkelanjutan di tingkat lokal, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berharap dapat memperkuat pengawasan partisipatif, meningkatkan kesadaran demokrasi masyarakat, serta mempersiapkan pengawasan Pemilu 2029 yang lebih berintegritas.
