Pangkalpinang, Demokrasibabel.com – Antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) di Pangkalpinang dan sejumlah kabupaten/kota di Bangka Belitung (Babel) tak kunjung teratasi. Anggota DPRD Babel, Yogi Maulana, mendesak Pertamina memberikan penjelasan terbuka terkait pasokan hingga dugaan penyimpangan distribusi BBM di lapangan.
Desakan itu disampaikan Yogi dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Pertamina, Polda Babel, dan pemilik SPBU se-Babel di Ruang Banmus DPRD Babel, Kamis (29/10/2026).
Yogi mempertanyakan apakah pasokan BBM yang disalurkan ke setiap kabupaten/kota, termasuk Pangkalpinang, sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Yang pertama, kami mempertanyakan apakah pasokan BBM di setiap kabupaten/kota termasuk Pangkalpinang ini sudah benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat?” ujar Yogi.
Dia juga meminta penjelasan mengenai penyebab utama antrean yang terjadi berulang kali. Menurutnya, persoalan tersebut perlu ditelusuri, baik jika berkaitan dengan pasokan, jadwal distribusi, kapasitas pelayanan SPBU maupun dugaan penyimpangan.
“Kedua, apa penyebab utama antrean ini? Apakah masalah pasokan, jadwal distribusi, kapasitas pelayanan SPBU, atau ada dugaan penyimpangan yang harus ditelusuri? Kalaupun ada penyimpangan, harus ditelusuri. Sampaikan kepada kita, kebetulan di sini ada Pak Dirkrimsus Polda Babel,” tegasnya.
Yogi mengaku antrean panjang BBM juga terjadi di SPBU dekat rumahnya. Kondisi itu, menurutnya, menunjukkan persoalan antrean belum terselesaikan.
“SPBU yang dekat rumah saya pun masih banyak antreannya, kebetulan di depan rumah,” katanya.
Singgung Janji Pertamina
Politikus Partai Gerindra itu menegaskan RDP tersebut harus menghasilkan solusi nyata bagi masyarakat. Dia tidak ingin rapat hanya menjadi agenda formal tanpa kejelasan penyelesaian.
“Kita di sini menggunakan uang rakyat, jadi harus ada langkah konkret dan jawaban yang kuat bagi masyarakat. Jangan hanya rapat tapi tidak ada jalan keluar,” ujarnya.
Yogi juga menyoroti janji Pertamina terkait penyelesaian antrean BBM di kawasan Ketapang. Dia menyebut sebelumnya Pertamina menjanjikan persoalan tersebut selesai pada 21 Oktober, tetapi hingga rapat berlangsung antrean masih terjadi.
“Kami berharap walaupun sudah ada tiga atau empat tangkapan oleh Polda Babel kemarin, pengawasan harus betul-betul dilakukan. Karena di seluruh wilayah Pangkalpinang, rata-rata antrean bisa berhari-hari. Apalagi yang di Ketapang, kemarin ada telepon, Pertamina berjanji katanya sampai 21 Oktober selesai, tapi sampai detik ini tidak ada penyelesaian,” ungkapnya.
Dia meminta Polda Babel terus memperketat pengawasan dan menelusuri kemungkinan pelanggaran dalam penyaluran BBM.
Pemilik SPBU Diminta Buka-bukaan
Dalam rapat tersebut, Yogi turut meminta pemilik SPBU menyampaikan kondisi stok BBM, kendala operasional, pola pelayanan, hingga pengaturan antrean secara terbuka.
“Kami minta pemilik SPBU terbuka mengenai kondisi stok, kendala operasional, pola pelayanan dan pengaturan antrean. Jika ada kendala distribusi sampaikan secara terbuka di forum ini agar bisa dicarikan jalan keluar bersama,” katanya.
Yogi menegaskan DPRD memiliki tanggung jawab mengawasi kebijakan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Karena itu, dia berharap persoalan antrean BBM yang disebut telah berlangsung bertahun-tahun tersebut dapat segera diselesaikan.
“Kami tidak ingin masyarakat terus-menerus menjadi korban dari persoalan yang tidak kunjung selesai. Kami berharap rapat yang dipimpin Pak Ketua DPRD ini bisa menyelesaikan masalah yang berlarut-larut bertahun-tahun ini hari ini juga. Jangan sampai ada lagi antrean berhari-hari ke depan,” tegasnya.
Dia meminta pihak terkait memastikan sumber persoalan sebelum menentukan langkah penanganan, sehingga masyarakat tidak terus diminta bersabar tanpa kepastian.
“Jangan sampai masyarakat diminta bersabar terus, sementara kita belum bisa menjelaskan secara pasti di mana letak persoalannya. Kalau masalahnya pasokan, benahi pasokannya. Kalau masalahnya distribusi, benahi distribusinya. Kalau ada pelanggaran, proses sesuai hukum yang berlaku. Yang paling penting, jangan biarkan masyarakat kita terus menanggung akibatnya. Kami minta solusi nyata, bukan sekadar penjelasan,” tutupnya.
