Pangkalpinang, Demokrasibabel – DPRD Kota Pangkalpinang melalui Panitia Khusus (Pansus) 15 mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Pembahasan tersebut digelar dalam rapat di Gedung DPRD Kota Pangkalpinang yang dipimpin Ketua Pansus 15, Andi.
Ketua Pansus 15 DPRD Pangkalpinang, Andi, Rabu (28/10), mengatakan pembahasan Raperda tersebut dilakukan untuk memperkuat sistem pengelolaan aset milik pemerintah daerah agar lebih tertib dan dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Pembahasan Raperda ini menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola barang milik daerah. Kami ingin pengelolaan aset dapat dilakukan secara tertib, transparan dan memberikan manfaat yang optimal bagi pemerintah daerah maupun masyarakat,” ujarnya.
Dalam pembahasan tersebut, Pansus 15 mencermati sejumlah ketentuan terkait pengelolaan aset daerah. Mulai dari perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, penatausahaan hingga pengamanan barang milik daerah.
Menurut Andi, pengelolaan barang milik daerah tidak hanya sebatas pencatatan dan pengamanan aset. Namun, juga menyangkut bagaimana aset tersebut dapat dimanfaatkan secara tepat untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Melalui perubahan regulasi ini, pengelolaan aset Pemerintah Kota Pangkalpinang diharapkan semakin tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pansus 15 DPRD Pangkalpinang akan melanjutkan pembahasan sesuai tahapan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan berbagai masukan serta ketentuan yang berlaku sebelum Raperda memasuki tahapan berikutnya.
DPRD Kota Pangkalpinang berharap penyempurnaan Perda tersebut dapat menjadi landasan dalam mewujudkan pengelolaan aset daerah yang lebih profesional dan optimal untuk mendukung pembangunan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
