Pangkalpinang, Demokrasibabel – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) akan memanggil Pertamina, Kapolda Babel, pemerintah daerah, dan seluruh pemilik SPBU untuk membahas persoalan antrean bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai semakin mengkhawatirkan. Antrean panjang tersebut tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga memicu kenaikan harga bahan pokok hingga kerugian pedagang.
Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya mengatakan hal itu setelah menerima audiensi perwakilan ulama se-Pulau Bangka, Selasa (27/10/2026). Dalam pertemuan tersebut, para ulama menyampaikan keresahan masyarakat akibat kondisi antrean BBM yang dinilai sudah di luar batas kewajaran.
Didit menyebut dampak antrean BBM mulai dirasakan berbagai kalangan, terutama pedagang yang kesulitan mendistribusikan barang dagangan. Kondisi itu bahkan menyebabkan sejumlah pedagang mengalami kerugian karena barang dagangan membusuk.
“Kalau kita dengar dari pengakuan pedagang, bahkan ada yang mengalami kerugian besar karena tidak bisa menyuplai barang akibat tidak mendapatkan BBM, sehingga barang dagangannya busuk,” ujar Didit.
Selain berdampak terhadap perekonomian, antrean BBM juga mengganggu aktivitas keagamaan masyarakat. Didit mengatakan sejumlah warga harus mengantre hingga melewatkan waktu salat Magrib dan Isya.
“Menurut kami, ini sudah di luar batas kewajaran,” tegasnya.
Dalam audiensi tersebut, para ulama juga menyampaikan adanya indikasi permainan atau ketidakadilan di internal stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Namun, Didit menegaskan DPRD Babel saat ini lebih mengutamakan upaya mencari solusi daripada saling menyalahkan.
“Kami sudah memetakan kendala-kendalanya. Ke depan kita tidak fokus mencari masalah, tetapi mencari solusi. Jika masalah ini terus dibiarkan, saya khawatir akan berpotensi menjadi masalah sosial di Bangka Belitung,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Babel menjadwalkan rapat koordinasi dengan sejumlah pemangku kepentingan, meliputi General Manager (GM) Pertamina, Kapolda Babel, jajaran pemerintah daerah, serta seluruh pemilik SPBU di Bangka Belitung.
Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pukul 13.00 WIB di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Babel. Pertemuan itu diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk mengatasi persoalan antrean BBM sekaligus mencegah masalah serupa terulang.
Didit berharap pemerintah daerah, DPRD, dan Pertamina dapat segera mengambil langkah bersama untuk memulihkan kondisi distribusi BBM di wilayah tersebut.
“Pemerintah Daerah, DPRD, dan Pertamina harus segera menyelesaikan ini bersama-sama. Harapan kita, pada hari Kamis nanti sudah ada kepastian langkah-langkah preventif sehingga masalah ini tidak terjadi lagi di Bangka Belitung,” pungkasnya.
