Bangka Selatan, Demokrasibabel – Bupati Bangka Selatan Riza Herdavid mendorong percepatan pembangunan delapan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang ditargetkan rampung pada 11 Desember 2026. Program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan dan menggerakkan perekonomian masyarakat pesisir.
Komitmen itu disampaikan Riza saat rapat koordinasi evaluasi perkembangan pembangunan KNMP di Kantor Bupati Bangka Selatan, Rabu (21/10/2026). Rapat membahas progres pekerjaan, penguatan pengawasan, serta koordinasi antarlembaga untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai target.
Delapan lokasi pembangunan KNMP di Bangka Selatan meliputi Desa Tukak, Tanjung Ketapang, Serdang, Kepoh, Sadai, Tanjung Sangkar, Celagen, dan Pasir Putih. Desa Tukak menjadi salah satu lokasi yang lebih dahulu memulai pembangunan.
Berdasarkan data yang dibahas, progres pembangunan di Desa Kepoh Baru tercatat mencapai 37,97 persen, Desa Serdang 34,29 persen, dan Desa Tanjung Ketapang 15,47 persen. Sementara itu, progres di lokasi lainnya masih perlu diperbarui untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan program.
Riza menegaskan percepatan pembangunan perlu dilakukan dengan tetap memperhatikan kualitas pekerjaan. Dia juga meminta agar berbagai kendala di lapangan segera dikoordinasikan dengan pihak terkait sehingga tidak menghambat penyelesaian proyek.
“Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan mendukung penuh program Kampung Nelayan Merah Putih ini. Kami berharap pembangunan di delapan titik tersebut dapat berjalan sesuai target, selesai tepat waktu, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya para nelayan,” kata Riza.
“Yang terpenting, program ini tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat perekonomian masyarakat pesisir,” lanjutnya.
Menurut Riza, keberadaan KNMP berpotensi menjadi penggerak pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Bangka Selatan. Kawasan nelayan yang dilengkapi fasilitas memadai diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, memperluas peluang usaha, serta memberikan nilai tambah terhadap hasil tangkapan nelayan.
Dia mengatakan keberhasilan program tidak cukup diukur dari rampungnya pembangunan infrastruktur. Fasilitas yang tersedia nantinya harus dimanfaatkan dan dikelola secara berkelanjutan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Riza juga menyatakan pemerintah daerah siap memperkuat komunikasi dan kerja sama dengan pemerintah pusat serta seluruh pemangku kepentingan. Langkah tersebut dinilai penting agar pembangunan berjalan efektif, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan masyarakat pesisir.
Dalam rapat tersebut, Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Ade Tajudin Sutiawarman, turut menekankan pentingnya pengawasan selama proses pembangunan berlangsung.
Pengawasan diperlukan untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana, memenuhi target, serta mematuhi ketentuan yang berlaku. Dia berharap pembangunan KNMP memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat, bukan sekadar menghasilkan bangunan dan fasilitas baru.
Rapat koordinasi itu turut dihadiri Wakil Bupati Bangka Selatan Debby Vita Dewi, Sekretaris Daerah Bangka Selatan Hefi Nuranda, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah terkait.
Hadir pula Anggota Komisi IV DPR RI Melati, Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Bappisus Agung Mardiwibowo, perwakilan Kejaksaan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta sejumlah undangan lainnya.
Keterlibatan berbagai unsur tersebut diharapkan memperkuat pengawasan dan koordinasi lintas sektor. Dengan demikian, persoalan yang berpotensi menghambat pembangunan dapat segera ditindaklanjuti.
Program KNMP merupakan upaya pemerintah membangun kawasan perikanan yang lebih terintegrasi melalui penyediaan sarana pendukung kegiatan nelayan. Program ini juga diarahkan untuk memperkuat sektor perikanan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, dan mendukung ketahanan pangan nasional.
Pemkab Bangka Selatan berharap pembangunan di seluruh lokasi dapat diselesaikan sesuai jadwal dengan dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pengawasan, dan pemangku kepentingan lainnya. Fasilitas yang dibangun diharapkan menjadi modal bagi tumbuhnya pusat ekonomi baru di kawasan pesisir Bangka Selatan.
