Bangka Selatan, Demokrasibabel – Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan mendapat alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat sebesar Rp8,349 miliar. Dana tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 198 Tahun 2026.
DBH tersebut menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang dapat digunakan untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan program pemerintah daerah. Namun, hingga kini sektor maupun program yang menjadi prioritas penggunaan dana tersebut masih dalam pembahasan.
Ketua DPRD Bangka Selatan Erwin Asmadi mengatakan, berdasarkan keputusan Menteri Keuangan, total DBH yang diterima daerah tersebut mencapai Rp8,349 miliar.
“Untuk lebih jelasnya, dana yang diterima dari Menteri Keuangan itu totalnya sebesar Rp8,349 M,” kata Erwin saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (19/8/2026).
Jika dibandingkan dengan sejumlah kabupaten lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, alokasi DBH Bangka Selatan tercatat lebih besar dibandingkan Bangka Tengah.
Bangka Tengah memperoleh DBH sebesar Rp8,280 miliar atau sekitar Rp69 juta lebih rendah dibandingkan Bangka Selatan. Sementara itu, Bangka Barat mendapat alokasi sekitar Rp8,694 miliar atau sekitar Rp345 juta lebih tinggi dari Bangka Selatan.
Meski besaran DBH telah diketahui, Erwin belum membeberkan sektor yang akan menjadi sasaran penggunaan dana tersebut. Menurutnya, pembahasan terkait pemanfaatan DBH masih berlangsung.
Bappelitbangda Belum Beri Keterangan
Konfirmasi mengenai rencana penggunaan DBH juga telah dilakukan kepada Kepala Bappelitbangda Bangka Selatan Ari Susanto.
Namun, hingga berita ini disusun, Ari belum memberikan keterangan terkait rencana pemanfaatan dana tersebut.
Informasi dari Bappelitbangda dinilai penting untuk mengetahui arah penggunaan DBH, termasuk program pembangunan yang nantinya akan dibiayai melalui dana tersebut.
Warga Minta DBH Digunakan Tepat Sasaran
Di sisi lain, masyarakat berharap DBH yang diterima Bangka Selatan dapat dikelola secara tepat dan memberikan manfaat langsung bagi kepentingan publik.
Warga Toboali, Aisah, meminta pemerintah daerah menggunakan dana tersebut sesuai aturan serta berdasarkan kebutuhan masyarakat.
“Semoga dana yang diterima Bangka Selatan untuk kepentingan masyarakat daerah ini sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan pejabat,” harap Aisah.
Ia juga meminta pemerintah daerah terbuka mengenai program yang akan menggunakan anggaran tersebut. Menurutnya, transparansi diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui arah kebijakan pemerintah, khususnya terkait penggunaan anggaran daerah.
“Para pejabat yang menjabat pada jabatan strategis seperti kepala dinas dan badan sebaiknya terbuka kepada masyarakat mengenai program kerja pemerintah daerah ini,” ujarnya.
Dengan alokasi DBH sebesar Rp8,349 miliar, masyarakat berharap pemerintah memastikan anggaran tersebut digunakan secara efektif dan sesuai ketentuan serta memberikan dampak nyata bagi pembangunan dan kebutuhan warga Bangka Selatan.
