PANGKALPINANG – Tingkat inflasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Mei 2026 tercatat tetap terkendali dan berada dalam rentang sasaran nasional. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), Bangka Belitung mengalami inflasi sebesar 0,06 persen secara bulanan (month to month/mtm) dan 2,46 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Capaian tersebut dinilai masih terjaga stabil karena berada dalam target inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen. Bahkan, angka inflasi tahunan Bangka Belitung juga tercatat lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 3,08 persen (yoy).
Dengan capaian tersebut, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati posisi keenam daerah dengan inflasi tahunan terendah secara nasional.
Secara bulanan, kenaikan inflasi pada Mei 2026 dipengaruhi oleh meningkatnya indeks harga pada kelompok transportasi. Kondisi ini dipicu oleh kebijakan pemerintah terkait penyesuaian biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge) untuk angkutan udara domestik sebagai dampak kenaikan harga avtur.
Selain itu, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi oleh PT Pertamina yang mulai berlaku pada 4 Mei 2026 juga turut memberikan andil terhadap inflasi daerah.
Tak hanya sektor transportasi, inflasi bulanan juga dipengaruhi oleh kenaikan harga sejumlah komoditas pangan, terutama cabai merah dan bawang merah, seiring meningkatnya permintaan masyarakat menjelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah.
Sementara secara tahunan, inflasi Bangka Belitung terutama disumbang oleh kenaikan harga pada kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya yang mengalami inflasi sebesar 6,65 persen (yoy), khususnya pada komoditas emas perhiasan yang masih berada di level tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.
Selain itu, kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau juga mengalami kenaikan indeks harga sebesar 5,02 persen (yoy), dipengaruhi oleh meningkatnya harga komoditas cumi-cumi. Sedangkan kelompok Transportasi tercatat mengalami inflasi sebesar 2,77 persen (yoy), terutama akibat kenaikan tarif angkutan udara seiring naiknya harga avtur.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rommy S. Tamawiwy, mengatakan pihaknya bersama pemerintah daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan terus memperkuat langkah pengendalian inflasi agar tetap berada pada level yang rendah dan stabil.
Menurut Rommy, sejumlah langkah konkret telah dilakukan, di antaranya pemantauan harga secara rutin baik harian maupun mingguan, pelaksanaan Operasi Pasar Murah (OPM), serta Gerakan Pangan Murah (GPM).
Selama periode berjalan, Bank Indonesia bersama pemerintah daerah telah melaksanakan sekitar 60 kali kegiatan OPM dan GPM guna memastikan masyarakat tetap memperoleh kebutuhan pangan dengan harga yang terjangkau.
“Kegiatan ini dilakukan agar masyarakat dapat mengakses pangan yang layak dengan harga terjangkau melalui prinsip tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat komoditas,” ujarnya.
Selain menjaga stabilitas harga, Bank Indonesia juga aktif melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM, khususnya sektor pertanian, guna mendukung program ketahanan pangan pemerintah.
Edukasi kepada masyarakat juga terus diperkuat, terutama mengenai pentingnya perilaku bijak berbelanja dan bijak berkonsumsi sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi dari sisi permintaan.
Rommy menegaskan penguatan strategi 4K pengendalian inflasi, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif akan terus dilakukan guna mendukung berbagai program strategis nasional.
Meski inflasi saat ini masih terjaga, menurutnya tantangan ke depan tetap perlu diwaspadai, terutama akibat ketidakpastian ekonomi global dan dinamika geopolitik dunia.
Karena itu, penguatan Optimisme, Komitmen, dan Sinergi (OKS) antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta instansi terkait dinilai penting agar stabilitas inflasi tetap terjaga.
Inflasi yang rendah dan stabil, lanjut Rommy, menjadi modal penting dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi dan ketidakpastian global yang masih berlangsung.
