PANGKALPINANG – Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada September 2026 tercatat sebesar 4,30 persen secara tahunan (year on year/yoy). Angka tersebut meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang berada di level 3,94 persen.
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikan dalam siaran pers Bank Indonesia (BI) Bangka Belitung, inflasi September juga tercatat sebesar 0,81 persen secara bulanan (month to month/mtm).
Capaian inflasi tahunan tersebut berada di atas sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 persen dengan toleransi 1 persen.
Secara bulanan, tekanan inflasi September terutama berasal dari kelompok makanan, minuman dan tembakau. Beberapa komoditas yang menjadi penyumbang utama yakni daging ayam ras, beras dan cabai rawit.
Harga daging ayam ras yang tinggi sejak bulan sebelumnya dipengaruhi berkurangnya pasokan, sementara permintaan masyarakat masih tinggi. Kebutuhan ayam juga meningkat untuk memenuhi kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sementara itu, kenaikan harga beras di Bangka Belitung sejalan dengan meningkatnya harga beras di tingkat distributor Pasar Induk Cipinang. Adapun harga cabai rawit meningkat akibat kemarau panjang yang menyebabkan produksi mengalami penurunan.
Selain komoditas pangan, tekanan inflasi juga berasal dari kenaikan tarif angkutan udara. Dalam siaran pers BI, kenaikan tersebut dikaitkan dengan meningkatnya harga minyak global seiring kembali meningkatnya intensitas pertikaian Amerika Serikat dan Iran.
BI Dorong TPID Perkuat Pengendalian Inflasi
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rommy S. Tamawiwy, mengatakan BI terus meningkatkan koordinasi dan mendorong Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk menjalankan program pengendalian inflasi di masing-masing daerah.
Upaya tersebut juga sejalan dengan rapat koordinasi pengendalian inflasi se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang digelar pada 22 September 2026 dan menghasilkan 12 rekomendasi kebijakan untuk ditindaklanjuti oleh masing-masing daerah.
Untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, BI turut mendorong dan memfasilitasi perluasan Kerja Sama Antar Daerah (KAD), baik melalui skema Government to Government maupun Business to Business.
BI juga memberikan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), di antaranya pengiriman 7.000 kilogram daging ayam beku dari Bekasi ke Belitung Timur dan 500 kilogram cabai merah keriting dari Sleman ke Belitung Timur.
Selain itu, BI bersinergi dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Operasi Pasar Murah (OPM) dan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebanyak 81 kali yang tersebar di berbagai titik daerah dengan mempertimbangkan ketepatan waktu, lokasi, dan sasaran.
Upaya lainnya dilakukan melalui pendampingan dan peningkatan kompetensi bagi petani pangan yang komoditasnya menjadi penyumbang inflasi.
Pengendalian Inflasi Diperkuat Lewat 4K
Rommy menyampaikan, strategi pengendalian inflasi terus diperkuat melalui prinsip 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
BI bersama pemerintah daerah juga terus mengoptimalkan program Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).
Menurut Rommy, tantangan pengendalian inflasi ke depan masih dipengaruhi ketidakpastian ekonomi global, kondisi geopolitik, dan perubahan iklim.
Karena itu, BI bersama pemerintah daerah dan instansi terkait terus memperkuat Optimisme, Komitmen dan Sinergi (OKS) untuk menjaga inflasi tetap berada dalam sasaran nasional.
