Oleh: Siti Rahmawati Siregar (Mahasiswi Jurusan Manajemen, Universitas Bangka Belitung)
Kecelakaan lalu lintas masih menjadi persoalan serius di Kabupaten Bangka dan wilayah sekitarnya (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah ruas jalan seperti jalur Sungailiat–Pangkalpinang, Pangkalpinang–Koba, hingga kawasan Mendo Barat–Desa Zed kerap muncul dalam pemberitaan kecelakaan lalu lintas, baik kendaraan roda dua maupun roda empat. Beberapa laporan media daerah dan evaluasi aparat kepolisian juga menempatkan kawasan tersebut sebagai titik yang perlu mendapat perhatian dalam pengawasan keselamatan jalan (Pemberitaan Bangka Pos, Pemerintah Kabupaten Bangka, dan Kepolisian Daerah Bangka Belitung).
Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan kecelakaan bukan hanya disebabkan oleh kelalaian pengendara semata, tetapi juga berkaitan dengan kualitas kepemimpinan dan manajemen publik dalam pengelolaan keselamatan jalan. Dalam konteks pelayanan publik, pemimpin daerah memiliki tanggung jawab dalam menyusun strategi, mengelola risiko, mengambil keputusan, hingga memastikan kebijakan keselamatan berjalan secara efektif.
Dalam ilmu manajemen, kepemimpinan tidak hanya berbicara mengenai kemampuan memimpin organisasi, tetapi juga kemampuan menghadapi persoalan publik secara cepat dan tepat (Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung). Tingginya angka kecelakaan di beberapa ruas jalan Bangka menunjukkan perlunya manajemen keselamatan yang lebih terstruktur, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan (Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung).
Kawasan Mendo Barat–Desa Zed misalnya, pernah menjadi sorotan karena dinilai sebagai salah satu titik rawan kecelakaan di Bangka. Aparat kepolisian daerah bersama pihak terkait bahkan pernah melakukan evaluasi langsung terhadap kondisi jalan pada kawasan tersebut sebagai bagian dari upaya pengawasan titik rawan kecelakaan (Kepolisian Daerah Bangka Belitung dan Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung).
Beberapa laporan menyebutkan adanya kondisi jalan bergelombang, turunan, tikungan, hingga marka jalan yang kurang optimal. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas, khususnya pada malam hari dan saat volume kendaraan meningkat (Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan laporan kepolisian daerah).
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keselamatan jalan tidak dapat dipisahkan dari bagaimana pemerintah daerah menetapkan prioritas pembangunan.
Kepemimpinan yang responsif seharusnya mampu membaca persoalan ini sebagai isu keselamatan publik dan risiko daerah. Perbaikan jalan, pemasangan rambu, penerangan jalan, hingga pengawasan lalu lintas bukan hanya proyek infrastruktur biasa, melainkan bagian dari manajemen pelayanan publik yang berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat.
Selain itu, efektivitas kepemimpinan juga dapat dilihat dari kemampuan koordinasi antarinstansi (Pemerintah Kabupaten Bangka dan Kepolisian Daerah Bangka Belitung). Persoalan kecelakaan jalan tidak dapat ditangani hanya oleh satu pihak. Pemerintah daerah, Dinas Perhubungan, kepolisian, hingga masyarakat perlu memiliki kerja sama yang terarah agar penanganan titik rawan kecelakaan dapat dilakukan secara maksimal.
Selain faktor infrastruktur, tingginya angka kecelakaan juga menunjukkan pentingnya kepemimpinan dalam membangun budaya tertib berlalu lintas. Banyak kecelakaan terjadi akibat kecepatan tinggi, penggunaan kendaraan yang tidak sesuai standar, hingga rendahnya kesadaran penggunaan perlengkapan keselamatan. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah daerah bersama kepolisian dan Dinas Perhubungan perlu memperkuat edukasi keselamatan berkendara secara berkelanjutan.
Kepemimpinan tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari kemampuan membangun kolaborasi. Persoalan kecelakaan jalan membutuhkan kerja sama antara pemerintah daerah, aparat kepolisian, Dinas Perhubungan, pihak sekolah, hingga masyarakat. Tanpa koordinasi yang baik, kecelakaan akan terus menjadi persoalan berulang yang mengancam keselamatan masyarakat.
Di sisi lain, tingginya angka kecelakaan dapat memengaruhi citra pembangunan daerah. Jalan yang rawan kecelakaan menunjukkan masih adanya tantangan dalam menciptakan ruang transportasi yang aman dan berkelanjutan. Padahal, keselamatan jalan merupakan bagian penting dari kualitas tata kelola wilayah.
Karena itu, pemimpin daerah perlu menjadikan keselamatan transportasi sebagai prioritas pembangunan. Evaluasi terhadap titik rawan kecelakaan harus dilakukan secara berkala, termasuk perbaikan infrastruktur, penguatan regulasi, serta peningkatan edukasi masyarakat.
Keselamatan jalan bukan hanya tanggung jawab pengendara, tetapi juga cerminan kualitas kepemimpinan dan efektivitas manajemen publik daerah. Ketika kecelakaan terus berulang di lokasi yang sama, maka yang perlu dievaluasi bukan hanya perilaku masyarakat, tetapi juga bagaimana strategi, pengawasan, serta pengambilan keputusan dilakukan oleh pemimpin daerah.
Pada akhirnya, kepemimpinan yang baik bukan hanya terlihat dari pembangunan fisik, tetapi juga dari kemampuan menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Keselamatan jalan merupakan bagian penting dari kualitas pelayanan publik dan keberhasilan manajemen pemerintahan daerah (Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka).
