Oleh: Nadzilla Putri Aida (Mahasiswi Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bangka Belitung)
Pangkalpinang – Lesunya urat nadi perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) pasca guncangan di sektor tata niaga timah kini mulai membawa dampak yang cukup kompleks dan mengkhawatirkan. Di tengah menurunnya daya beli masyarakat dan mandeknya perputaran uang di daerah, sebuah ancaman baru kini mengintai dari balik layar ponsel warga, yaitu serbuan pinjaman online (pinjol) ilegal dan tawaran investasi bodong.
Situasi ekonomi yang sedang tidak menentu ini rupanya menjadi celah empuk bagi para pelaku kejahatan keuangan digital untuk memburu korban di Bumi Serumpun Sebalai.
Terjebak Gara-Gara “Dapur Harus Tetap Ngepul”
Jika kita turun ke lapangan, realitanya cukup memprihatinkan. Sejak aktivitas pertambangan rakyat dan operasional sejumlah smelter swasta tersendat di daerah Bangka Belitung, efeknya langsung dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat. Mulai dari buruh harian, pedagang pasar, hingga pelaku UMKM lokal mengeluhkan hal yang sama, omzet merosot tajam dan mencari pinjaman modal secara konvensional ke perbankan kini jauh lebih ketat karena tingginya risiko kredit macet yang terjadi.
Kondisi terjepit inilah yang kemudian memaksa sebagian warga mengambil jalan pintas. Ketika kebutuhan domestik mendesak dan modal usaha habis, aplikasi pinjol ilegal yang menawarkan syarat mudah hanya bermodal KTP dan foto selfie langsung cair dalam hitungan menit saja menjadi pilihan yang sulit ditolak oleh masyarakat.
Bukannya menyelesaikan masalah, langkah ini justru menjadi awal dari petaka baru. Berdasarkan aduan yang berkembang di masyarakat, banyak warga di Pangkalpinang dan sekitarnya yang kini diteror oleh debt collector (DC) pinjol karena bunga yang mendadak membengkak berkali-kali lipat dari pinjaman awal. Modus klasik seperti penyebaran data pribadi (doxxing) dan ancaman ke seluruh kontak ponsel kembali marak terjadi kepada warga.
Investasi Bodong Berkedok Solusi Instan
Bukan hanya pinjol, fenomena investasi bodong dengan skema ponzi juga dilaporkan mulai merangkak naik di daerah Kepulauan Bangka Belitung. Modusnya memanfaatkan keputusasaan masyarakat yang ingin mengembalikan kondisi finansial mereka secara cepat dan mudah.
Butuh Edukasi Masif di Tingkat Akar Rumput
Para pelaku biasanya menawarkan program investasi berkedok perkebunan, perdagangan komoditas digital, atau arisan slot online dengan iming-iming keuntungan pasti hingga 20–30 persen per bulan. Bagi masyarakat yang literasi keuangannya masih terbatas dan sedang terdesak kebutuhan ekonomi, tawaran-tawaran tidak masuk akal seperti ini kerap kali dianggap sebagai “penolong”, padahal ujung-ujungnya adalah penipuan berskala besar.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri melalui Satgas Pasti (Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal) sebenarnya terus melakukan pemblokiran massal terhadap ribuan aplikasi pinjol dan investasi ilegal ini secara nasional. Namun, di tingkat daerah seperti di Kepulauan Bangka Belitung, kecepatan pergerakan aplikasi bodong ini sering kali lebih cepat daripada eksekusi pemblokiran, karena mereka terus berganti nama dan tautan baru setiap harinya.
Satu hal yang harus kita sadari, maraknya jeratan pinjol dan investasi bodong di Kepulauan Bangka Belitung saat ini bukan semata-mata karena masyarakat “serakah”, melainkan karena adanya faktor keterdesakan ekonomi sistemik yang diperparah oleh minimnya edukasi keuangan di tingkat masyarakat bawah.
Menghadapi fenomena ini, pemerintah daerah bersama OJK dan aparat penegak hukum tidak bisa lagi hanya mengandalkan imbauan normatif di media sosial. Harus ada langkah nyata berupa edukasi langsung ke desa-desa dan komunitas pedagang kecil.
Masyarakat harus terus diingatkan bahwa sebelum menekan tombol “setuju” di aplikasi keuangan, mereka wajib memegang prinsip 2L, yaitu Legal dan Logis. Legal artinya pastikan lembaga tersebut terdaftar resmi di OJK, dan Logis artinya keuntungan atau bunga yang ditawarkan masuk akal.
Jika kondisi lesunya ekonomi timah ini terus berlanjut tanpa dibarengi dengan benteng literasi keuangan yang kuat, dikhawatirkan masyarakat Bangka Belitung tidak hanya kehilangan mata pencaharian utamanya, tetapi juga harus menanggung beban utang digital yang akan merusak masa depan finansial mereka.
