Pangkalpinang, Demokrasibabel.com – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Yogi Maulana, menyoroti sejumlah persoalan serius terkait kemitraan penambangan timah, mulai dari fluktuasi harga timah, ketidakkonsistenan sistem di lapangan, hingga keterlambatan pembayaran kepada mitra.
Ia meminta PT Timah membenahi sistem pembayaran serta memastikan keadilan bagi para mitra usaha. Yogi mengatakan, persoalan harga timah sudah menjadi perhatian serius masyarakat.
“Masalah harga timah ini sudah banyak dibahas. Kemudian ada aduan dari masyarakat terkait SN, di mana saat di lapangan berbeda, dan ketika sudah definitif hasilnya juga berbeda. Ini tentu menjadi perhatian,” kata Yogi.
Selain itu, Yogi juga menyoroti komitmen PT Timah terkait pembayaran kepada mitra. Ia menyebut sebelumnya PT Timah menjanjikan pembayaran dalam waktu empat hari, namun pada kenyataannya pembayaran baru dilakukan setelah lebih dari satu bulan.
“Kami sudah bertemu dengan Direktur Utama dan Direktur Keuangan PT Timah. Katanya pembayaran empat hari, tapi kenyataannya bisa sampai satu bulan lebih. Ini harus dibenahi,” tegasnya.
Yogi juga mengapresiasi peran Satuan Tugas (Satgas) yang dinilai telah membantu aktivitas produksi PT Timah. Namun, Ia mengingatkan agar tidak ada oknum yang merusak citra Satgas yang selama ini berperan positif.
Sementara, Wakil Ketua DPRD Babel Eddy Iskandar menegaskan bahwa kemitraan harus berjalan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan. Ia meminta agar sistem imbal jasa mitra disesuaikan dengan pergerakan harga timah dunia.
Menurutnya, ketika harga timah global meningkat, maka mitra juga berhak mendapatkan peningkatan imbal jasa sebagai bagian dari kemitraan yang adil.
“Harus ada kesetaraan dalam kemitraan. Imbal jasa mitra perlu mengikuti harga timah dunia. Kalau harga timah naik, wajar imbal jasa mereka juga naik. Ini penting agar kemitraan benar-benar adil,” jelasnya.
DPRD Babel berharap PT Timah segera mengevaluasi sistem pembayaran dan skema imbal jasa, sehingga kemitraan dengan masyarakat dapat berjalan lebih transparan, adil, dan memberikan manfaat optimal bagi semua pihak.
