Pangkalpinang, Demokrasibabel.com — Lonjakan harga timah dunia yang kini mendekati 43.000 dolar AS per metrik ton dinilai belum memberikan dampak positif bagi masyarakat penambang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di tengah tingginya harga global, harga beli timah di tingkat masyarakat justru disebut masih jauh dari rasa keadilan.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Beliadi, menilai terdapat kesenjangan mencolok antara harga timah dunia dan harga beli yang diterapkan di lapangan, baik oleh PT Timah Tbk maupun pihak smelter.
Menurut dia, dengan kondisi harga global saat ini, seharusnya timah milik masyarakat dibeli dengan harga yang lebih layak.
“Dengan harga timah dunia hampir 43.000 dolar AS, harga beli di masyarakat itu sudah sangat tidak wajar. Selayaknya PT Timah dan smelter membeli timah masyarakat di atas Rp450.000 per SN. Ini jelas perlakuan yang tidak adil,” kata Beliadi, Selasa (…).
Ia mengungkapkan, idealnya harga beli timah di tingkat penambang berada di atas Rp450.000 per SN. Namun fakta di lapangan menunjukkan harga yang diterima masyarakat masih berkisar Rp300.000 per SN. Bahkan di sejumlah lokasi, harga timah yang bukan kategori SN disebut masih berada di bawah Rp200.000.
Beliadi menilai kondisi tersebut semakin ironis mengingat PT Timah merupakan badan usaha milik negara (BUMN) yang telah diberikan hak kuasa penambangan serta perlindungan dari negara.
Menurutnya, kewenangan tersebut seharusnya digunakan untuk melindungi dan menyejahterakan masyarakat penambang, bukan justru menekan harga beli.
“Sudah diberi hak dan perlindungan yang luar biasa oleh negara, tapi harga di masyarakat justru dicekik. Ini sangat tidak berkeadilan,” ujarnya.
Ia berharap dalam satu hingga dua hari ke depan terdapat perubahan nyata terhadap kebijakan harga beli timah di tingkat masyarakat. Beliadi juga mengingatkan agar jangan sampai PT Timah justru melaporkan kerugian di tengah selisih harga yang sangat besar antara harga dunia dan harga beli di lapangan.
“Kalau dengan margin sebesar ini PT Timah masih melaporkan rugi, maka patut diduga ada persoalan serius di internal perusahaan. Ini perlu diselidiki, karena bisa saja terjadi praktik-praktik korupsi,” katanya.
Lebih lanjut, Beliadi menggambarkan kondisi penambang yang semakin terhimpit. Selain timah yang semakin sulit didapat, biaya operasional juga terus meningkat, mulai dari harga bahan bakar minyak (BBM), jarak tempuh yang semakin jauh, hingga hasil tambang yang tidak sebanding dengan biaya dan tenaga yang dikeluarkan.
“Sekarang mencari satu sampai dua kilogram timah saja sudah sangat sulit. Biaya besar, hasil kecil, harga masih ditekan. Kalau kondisi ini terus dibiarkan, penambang bisa mati pelan-pelan,” ungkapnya.
Di akhir pernyataannya, Beliadi meminta PT Timah agar lebih mengedepankan rasa keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat Bangka Belitung dalam menjalankan aktivitas bisnisnya.
“Jangan karena BUMN lalu membeli timah masyarakat seenaknya. Saya yakin Presiden juga ingin keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Bangka Belitung. Tapi yang dirasakan penambang hari ini justru sebaliknya,” pungkasnya.
