Pangkalpinang, Demokrasibabel.com – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pahlivi Syahrun, menegaskan bahwa proses seleksi Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Babel telah berjalan sesuai rekomendasi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat dan arahan pimpinan DPRD.
Pernyataan tersebut disampaikan Pahlivi menanggapi laporan sejumlah peserta yang tidak lolos seleksi ke Ombudsman Perwakilan Babel, Senin (1/12/2025).
“Rekomendasi KPI Pusat menyatakan bahwa seluruh peserta yang lolos seleksi panitia harus dilibatkan. Karena itu pengumuman jumlah peserta berubah dari 21 menjadi 33 orang, ditambah tiga incumbent untuk mengikuti fit and proper test,” kata Pahlivi.
Pahlivi menjelaskan, sebelum uji publik dilaksanakan, DPRD menerima 33 nama yang lolos dari sekitar 90 pendaftar. Tiga incumbent kemudian dimasukkan sehingga total menjadi 36 calon.
“Awalnya kami umumkan 21 nama sesuai ketentuan jumlah komisioner dikali tiga. Namun setelah ada protes peserta, Komisi I berkonsultasi ke KPI Pusat atas saran Ketua DPRD,” ujarnya.
Dari konsultasi itu, KPI Pusat merekomendasikan agar seluruh peserta yang lolos seleksi panitia, yaitu 33 orang plus tiga incumbent, tetap diikutsertakan dalam tahapan berikutnya.
Menanggapi polemik nomor surat yang sama pada dua pengumuman, Pahlivi menegaskan bahwa hal itu merupakan kebijakan lembaga untuk mengganti pengumuman pertama dengan yang baru.
“Tidak ada keberatan lagi setelah pengumuman kedua diterbitkan, sehingga proses fit and proper test dapat dilanjutkan,” katanya.
Pahlivi memastikan tahapan fit and proper test berjalan transparan. Bahkan saat pembukaan kegiatan pada Jumat (28/11/2025), ia menegaskan tidak ada titipan peserta maupun intervensi.
“Saya sudah sampaikan, jika ada dugaan penyuapan atau titipan, laporkan langsung. Memberikan imbalan kepada panelis jelas melanggar hukum,” ujarnya.
Ia mengatakan proses penilaian dilakukan dalam satu hari dan hasilnya langsung diumumkan. Tujuh nama yang lolos merupakan peserta dengan peringkat tertinggi berdasarkan penilaian panelis.
“Nilai panelis merupakan penilaian objektif dan subjektif sesuai kewenangan masing-masing,” ucapnya.
Terkait keberatan beberapa peserta, Pahlivi menyebut hal tersebut wajar dalam proses seleksi jabatan publik.
“Kami menghargai seluruh masukan dan protes yang disampaikan peserta melalui jalur yang benar,” katanya.
