Belitung, Demokrasibabel.com – Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung turun langsung ke Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung, untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait konflik lahan yang telah berlangsung lama antara warga dengan PT Foresta Lestari Dwikarya.
Pertemuan berlangsung di Balai Dusun Air Gede, Desa Kembiri, Sabtu (22/11), dan dihadiri masyarakat dari tiga desa, yaitu Kembiri, Simpang Rusa, dan Membalong yang tergabung dalam Forum Perjuangan Masyarakat Belantu (FPMB).
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, dalam dialog tersebut mengatakan pihaknya segera mengambil langkah konkret dalam penyelesaian persoalan yang dinilai telah berlarut-larut tanpa kejelasan.
“Masalah ini berkaitan dengan kewajiban perusahaan yang sejak lama belum tuntas. Insya Allah kami akan mengundang pihak perusahaan dan pemerintah kabupaten untuk hadir pada Selasa (25/11),” katanya.
Ia berharap pertemuan lanjutan tersebut dapat menghasilkan keputusan yang adil bagi masyarakat maupun pihak perusahaan.
“Mudah-mudahan, dengan hadirnya DPRD Babel, kami bisa menjalankan tugas dan berbuat lebih banyak bagi masyarakat,” ujarnya menambahkan.
Wakil Ketua DPRD Babel, Edi Nasapta, turut menegaskan bahwa kewajiban perusahaan terhadap masyarakat tidak bisa ditawar, khususnya terkait penyediaan lahan plasma sebagaimana diatur dalam ketentuan perkebunan.
“Plasma itu bukan pilihan, itu kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan,” tegasnya.
Ia menyebutkan bahwa perusahaan berkewajiban menyediakan 20 persen dari total areal lahan yang dikelola untuk masyarakat setempat sesuai regulasi yang berlaku.
“Ini aturan yang jelas dan wajib dilaksanakan,” ujarnya.
DPRD Babel memastikan akan mengawal penyelesaian persoalan tersebut dan tidak tinggal diam apabila ada perusahaan yang mengabaikan tanggung jawab sosial maupun kewajiban kepada masyarakat.
Masyarakat berharap langkah DPRD Babel turun langsung ke lapangan menjadi awal penyelesaian konflik lahan yang telah lama mengakar dan dapat menghadirkan keadilan bagi warga terdampak.
