Toboali, Demokrasibabel.com – Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) menggelar Pertemuan Advokasi dan Koordinasi Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Posyandu/Tim Pembina Posyandu di Toboali, Kamis (2/10).
Kegiatan yang berlangsung di Sewarna Manunggal Hotel Toboali pada pukul 08.30 WIB itu mengangkat tema “Pengelolaan Pustu dan Posyandu dalam Transformasi Layanan Primer Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025.” Acara dibuka oleh Kepala DKPPKB Bangka Selatan, dr. Agus Pranawa.
Agus menyampaikan bahwa keberadaan posyandu di Bangka Selatan terus meningkat dan menjadi indikator positif dalam pemberdayaan masyarakat. Hingga September 2025 terdapat 122 posyandu yang tersebar di delapan kecamatan, dengan 117 posyandu atau sekitar 95,12 persen berstatus aktif.
“Keberadaan posyandu yang semakin meningkat dari tahun ke tahun menandakan sinyal positif dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah terus mendorong penguatan peran posyandu sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat. Menurut dia, capaian tersebut tidak terlepas dari dukungan lintas sektor, mulai dari pemerintah desa, kecamatan, tenaga kesehatan, pendidikan, KB, hingga kader posyandu.
“Pencapaian ini tentunya tidak terlepas dari peran aktif masyarakat dan lintas sektor terkait, baik itu pemerintah desa, kecamatan, kesehatan, pendidikan, KB, tim pembina posyandu, dan lain-lain,” katanya.
Agus menjelaskan bahwa percepatan perkembangan posyandu aktif memerlukan peran kuat Tim Pembina Posyandu dalam pengelolaan Pustu dan Posyandu pada setiap tingkatan wilayah. Hal ini sejalan dengan program transformasi layanan primer yang tengah dijalankan Kementerian Kesehatan.
“Saat ini Kementerian Kesehatan melalui program transformasi kesehatan mulai mengintegrasikan dan merevitalisasi pelayanan kesehatan primer. Tujuannya untuk menguatkan pelayanan kesehatan dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif,” jelasnya.
Ia berharap pertemuan tersebut dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas layanan posyandu di Bangka Selatan.
“Semoga kegiatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dan lintas sektor dalam pemberdayaan posyandu, sehingga kualitas pelayanan posyandu semakin meningkat,” ujarnya.
Pertemuan ini diikuti oleh peserta dari berbagai perangkat daerah, meliputi kepala OPD terkait, para camat se-Bangka Selatan, Ketua TP Posyandu kecamatan dan kabupaten, pengelola gizi, KIA, Promkes DKPPKB, kepala puskesmas, serta pejabat terkait lainnya.
Kegiatan advokasi dan koordinasi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antarinstansi serta mendorong posyandu menjadi pusat layanan kesehatan berbasis masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
