Pangkalpinang, Demokrasibabel — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran Direksi PT Timah Tbk untuk membahas berbagai isu strategis terkait industri pertambangan timah di daerah itu, Sabtu (13/9).
Pertemuan yang semula dijadwalkan berlangsung di ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Babel, akhirnya digelar di ruang Ketua DPRD Babel dan dihadiri langsung Direktur Utama PT Timah Tbk, Restu Widiyantoro, beserta jajaran direksi perusahaan.
Ketua DPRD Babel, Wakil Ketua DPRD Eddy Iskandar, serta sejumlah anggota DPRD lainnya turut hadir dalam pertemuan tersebut yang membahas berbagai isu krusial, mulai dari potensi dan produksi timah, keberlanjutan lingkungan, hingga tata kelola pertambangan yang adil dan berkelanjutan di Bumi Serumpun Sebalai.
Di tengah gejolak penurunan harga timah yang berdampak pada perekonomian masyarakat, Direktur Utama PT Timah, Restu Widiyantoro, menegaskan bahwa perusahaan berkomitmen mempertahankan keberlangsungan usaha tanpa melakukan pengurangan tenaga kerja.
“Mudah-mudahan jumlah ini bisa bertahan selama masih ada upaya memberdayakan SDM di Bangka Belitung,” katanya.
Terkait penurunan harga timah, Restu menyatakan PT Timah akan segera menggelar rapat internal untuk menetapkan harga sementara, meski bukan menjadi kewenangan penuh perusahaan.
“Kami akan mencari solusi agar masyarakat tidak menunggu terlalu lama. Kami pun memperkuat sistem pengawasan, termasuk pemasangan CCTV, serta menata kembali pengamanan internal,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Babel, Eddy Iskandar, menegaskan bahwa komoditas timah memegang peranan vital dalam perekonomian Babel, sehingga pengelolaannya harus memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
“Kami mendukung program-program PT Timah. Saya juga mendapat informasi dari Kemendagri bahwa masyarakat yang menambang legal maupun tidak tetap disupport oleh PT Timah. Harapannya, kesejahteraan masyarakat semakin meningkat,” kata Eddy.
Sementara Ketua Komisi III DPRD Babel menyoroti harga timah yang tidak kompetitif serta mendesak PT Timah agar serius menanggulangi dampak lingkungan akibat aktivitas pertambangan.
Anggota DPRD Babel Rina Tarol meminta PT Timah memperhatikan kesejahteraan masyarakat serta menyoroti persoalan penyelundupan timah dan lambannya birokrasi.
“Harapannya, tata kelola bisa diperbaiki agar tidak memengaruhi harga. Untuk Satgas jangan sampai jadi beban bagi PT Timah. Kami juga minta PT Timah lebih serius, jangan hanya sekadar membagi kue melalui koperasi, tetapi benar-benar memberi solusi agar tidak menimbulkan konflik sosial,” tegasnya.
Anggota DPRD Himmah Olivia juga meminta PT Timah segera memberikan keputusan tegas terkait harga timah guna memberikan kepastian bagi masyarakat.
“Hari ini masyarakat menunggu kepastian. Kami minta solusi realistis dan ketegasan dari PT Timah untuk menetapkan harga,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, Direktur Utama PT Timah berjanji akan meninjau sejumlah lokasi tambang potensial dan menata kembali tambang-tambang kecil agar tetap produktif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
RDP ini menjadi langkah awal dalam merumuskan solusi komprehensif pengelolaan timah di Babel, dengan harapan menciptakan industri pertambangan yang berkelanjutan, adil, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
