Pangkalpinang, Demokrasibabel – DPRD Kota Pangkalpinang melalui Panitia Khusus (Pansus) 13 membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Rabu (28/10/2026).
Rapat yang digelar di Gedung DPRD Kota Pangkalpinang tersebut dipimpin Ketua Pansus 13, Dr Zufriady, SE, MM. Pembahasan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menyempurnakan regulasi daerah terkait perlindungan kesehatan masyarakat.
Ketua Pansus 13 DPRD Pangkalpinang, Zufriady, mengatakan pembahasan Raperda dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan berbagai aspek agar aturan yang dihasilkan dapat diterapkan secara efektif.
“Pembahasan ini merupakan bagian dari proses legislasi untuk menyempurnakan regulasi Kawasan Tanpa Rokok. Kami ingin aturan yang dihasilkan dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat sekaligus dapat diterapkan secara baik di lapangan,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Pansus 13 mencermati sejumlah ketentuan dalam Perda KTR agar pengaturannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di Kota Pangkalpinang.
Menurut Zufriady, penerapan Kawasan Tanpa Rokok juga perlu didukung peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan serta kualitas lingkungan.
Penyempurnaan regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat upaya menciptakan lingkungan yang sehat, bersih, aman dan nyaman bagi masyarakat.
Pansus 13 selanjutnya akan melanjutkan pembahasan Raperda sesuai tahapan yang telah ditetapkan, termasuk mencermati berbagai masukan dan ketentuan terkait sebelum memasuki pembahasan berikutnya.
Melalui perubahan kedua Perda Nomor 1 Tahun 2015 tersebut, DPRD Kota Pangkalpinang berharap regulasi Kawasan Tanpa Rokok semakin optimal dalam mendukung perlindungan kesehatan dan kepentingan masyarakat.
