Bangka Selatan, Demokrasibabel – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Selatan memperkuat integrasi data antarperangkat daerah untuk mendukung penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang tepat sasaran. Salah satunya melalui Forum Satu Data yang digelar di Ruang Rapat Studio Kelapan BAPPERIDA, Kamis (29/10/2026).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Bangka Selatan, Ari Susanto, mengatakan Forum Satu Data menjadi sarana koordinasi untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat komitmen seluruh perangkat daerah dalam mengelola data pemerintahan.
“Forum Satu Data ini dilaksanakan satu tahun sekali sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi dalam pengelolaan data pemerintah. Satu Data merupakan kebijakan tata kelola data yang memungkinkan data dapat diakses dan dibagipakaikan antarinstansi pusat dan daerah,” kata Ari dalam sambutannya.
Dia menjelaskan, penyelenggaraan Satu Data Indonesia mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019. Kebijakan tersebut bertujuan mewujudkan tata kelola data yang terstandar agar informasi dari berbagai instansi dapat digunakan bersama untuk mendukung pengambilan keputusan.
Menurut Ari, ada empat prinsip utama yang harus diterapkan dalam pengelolaan data, yakni standar data, metadata, interoperabilitas, serta kode referensi dan/atau data induk.
Keempat prinsip tersebut diperlukan untuk menjaga konsistensi, kualitas, dan keterhubungan data yang dihasilkan setiap perangkat daerah.
Ari menuturkan, ketersediaan data sektoral dan geospasial yang berkualitas sangat penting dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan pengendalian program.
Integrasi data juga dinilai dapat membantu pemerintah menentukan sasaran penerima manfaat secara lebih akurat, termasuk dalam penyaluran bantuan sosial, penanganan stunting, dan pengentasan kemiskinan.
“Pemanfaatan data yang terintegrasi juga membantu pemerintah dalam menentukan sasaran program secara lebih tepat, termasuk dalam penyaluran bantuan sosial, penanganan stunting, dan pengentasan kemiskinan. Dengan data yang saling terhubung, lokasi serta penerima manfaat program dapat diidentifikasi secara lebih terperinci,” ujarnya.
Selain meningkatkan ketepatan sasaran program, penggunaan data terpadu dapat meminimalkan potensi tumpang tindih kegiatan dan penganggaran berulang antarperangkat daerah.
Data yang valid juga menjadi acuan untuk memantau indikator kinerja utama daerah, mengevaluasi pelaksanaan program, serta mengukur hasil kebijakan pembangunan.
Ari menambahkan, pengelolaan data yang transparan dan akuntabel diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperluas kolaborasi lintas sektor.
“Tujuan utama kebijakan Satu Data Indonesia adalah mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, serta dapat dibagipakaikan antarinstansi pemerintah,” tuturnya.
Dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Bangka Selatan, BAPPERIDA berperan sebagai koordinator data, Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pembina data statistik, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) sebagai walidata, serta perangkat daerah sebagai produsen data.
Setiap unsur tersebut memiliki tanggung jawab untuk memastikan data yang dihasilkan memenuhi standar, dilengkapi metadata, dapat dipertukarkan melalui sistem yang saling terhubung, serta menggunakan kode referensi dan/atau data induk yang sesuai.
Sebagai persiapan penyelenggaraan data tahun 2027, BAPPERIDA Bangka Selatan sebelumnya menggelar desk penyepakatan Daftar Data Satu Data Indonesia pada 12-13 Oktober 2026. Kegiatan tersebut melibatkan BAPPERIDA, BPS, Diskominfo, dan perangkat daerah di lingkungan Pemkab Bangka Selatan.
Hasil kesepakatan daftar data itu selanjutnya akan dimuat dalam Portal Satu Data Bangka Selatan sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menentukan, mengelola, dan menyebarluaskan data secara terarah dan terintegrasi.
Forum tersebut juga diisi pemaparan materi dari Statistisi Ahli Muda BPS Bangka Selatan, Rezky Mayda Putri, mengenai penguatan standar data statistik untuk mendukung implementasi Satu Data Indonesia.
Sementara itu, Sekretaris Diskominfo Bangka Selatan, Reza Fahlevi, menyampaikan materi mengenai penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bangka Selatan. Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab terkait pengelolaan serta pemanfaatan data di lingkungan pemerintah daerah.
Melalui forum ini, Pemkab Bangka Selatan mendorong pengelolaan data yang konsisten, transparan, dan terintegrasi agar perencanaan pembangunan lebih tepat sasaran, penggunaan anggaran lebih efisien, serta pelaksanaan program sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
