Pangkalpinang, Demokrasibabel.com – Pemerintah Kota Pangkalpinang membahas rencana pengembangan Pelabuhan Pangkalbalam bersama DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pengembangan pelabuhan ini dinilai strategis untuk mendorong pembangunan kawasan timur Kota Pangkalpinang sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.
Wali Kota Pangkalpinang Prof Saparudin mengatakan pengembangan Pelabuhan Pangkalbalam merupakan bagian dari rencana strategis Pemkot Pangkalpinang yang telah tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
“Pengembangan kawasan timur Pangkalpinang tidak hanya mencakup pelabuhan, tetapi juga kawasan industri. Ini sudah terintegrasi dengan rencana kawasan industri Ketapang,” kata Saparudin, Selasa.
Menurutnya, Pemkot Pangkalpinang juga telah mengusulkan pembangunan akses jalan menuju kawasan industri dan pelabuhan guna mendukung konektivitas serta kelancaran distribusi logistik.
Terkait status lahan pelabuhan, Saparudin menjelaskan sebelumnya sempat terjadi kendala karena pihak ketiga tidak menunjukkan progres pembangunan. Namun setelah dilakukan evaluasi dan penyelesaian kewajiban kepada Pemkot Pangkalpinang pada 2023, perusahaan terkait kembali melanjutkan rencana pembangunan terminal khusus (TUKS).
“Dokumen rencana pembangunan sudah dipresentasikan kepada pemerintah kota. Saat ini tinggal penyempurnaan teknis agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Imam Wahyudi menilai pengembangan Pelabuhan Pangkalbalam membutuhkan koordinasi lintas pemerintahan karena lokasinya berada di wilayah Kota Pangkalpinang, namun memiliki peran strategis bagi provinsi.
“Pengembangan pelabuhan ini membutuhkan sinergi antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan DPRD agar perencanaannya berjalan optimal,” kata Imam.
Ia menambahkan, Komisi III DPRD Babel siap mendorong pembahasan lanjutan, termasuk membuka peluang membawa isu pengembangan pelabuhan tersebut ke tingkat pusat melalui Komisi V DPR RI.
Ketua Komisi III DPRD Babel Taufik Rizani mengatakan Pelabuhan Pangkalbalam merupakan pintu gerbang perekonomian daerah sehingga diperlukan solusi komprehensif agar pengembangannya berjalan optimal.
“Kalau pelabuhan berkembang, maka pergerakan ekonomi daerah juga akan meningkat,” ujarnya.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi awal penguatan koordinasi lintas sektor antara Pemkot Pangkalpinang, DPRD Babel, dan pemerintah provinsi guna mempercepat pengembangan Pelabuhan Pangkalbalam sebagai penopang pertumbuhan ekonomi regional.
