Pangkalpinang, Demokrasibabel.com – Pemerintah Kota Pangkalpinang menyiapkan anggaran sebesar Rp 15,2 miliar pada 2026 untuk menjamin layanan kesehatan masyarakat tetap berjalan, khususnya bagi warga yang terkendala kepesertaan BPJS Kesehatan.
Wali Kota Pangkalpinang Prof. Saparudin atau Udin mengatakan, anggaran tersebut menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama warga rentan yang selama ini enggan berobat karena menunggak iuran BPJS.
“Pelayanan kesehatan ini mau tidak mau harus kita siapkan. Ini kebutuhan dasar masyarakat,” kata Udin, Kamis (15/1/2026).
Menurut Udin, dana tersebut digunakan untuk mendukung skema layanan kesehatan terpadu berbasis Universal Health Coverage (UHC). Melalui skema ini, masyarakat tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan meski BPJS-nya menunggak, selama masuk dalam kategori Desil 1 hingga 5.
Sementara itu, bagi warga yang terdampak kondisi ekonomi mendadak, Pemkot Pangkalpinang juga menyiapkan mekanisme penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) agar tetap bisa mengakses layanan kesehatan.
Tak hanya soal pendanaan, Pemkot Pangkalpinang juga membangun integrasi lintas sektor dengan melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), BPJS Kesehatan, serta pemerintah kecamatan dan kelurahan.
Dengan sistem layanan terpadu ini, masyarakat cukup datang ke fasilitas kesehatan tanpa harus mengurus administrasi ke banyak tempat.
“Yang aktif BPJS-nya tidak ada masalah. Tapi yang tidak aktif ini banyak faktornya. Akibatnya mereka takut ke puskesmas atau rumah sakit karena merasa akan disuruh bayar,” ujarnya.
Untuk memastikan pelayanan berjalan seragam, pemerintah kota juga telah menyusun standar operasional prosedur (SOP) dan petunjuk kerja bagi petugas puskesmas.
“Saya tidak mau lagi ada puskesmas bilang ‘ndak pacak’, yang lain bilang ‘pacak’. Sistemnya sudah terkoneksi dengan BPJS, jadi bisa langsung diaktifkan,” tambah Udin.
