PANGKALPINANG – Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin, menegaskan pembangunan dan pelayanan publik di daerah itu tetap berjalan meski menghadapi keterbatasan fiskal akibat kebijakan efisiensi pemerintah pusat. Untuk menjaga keberlanjutan program pembangunan, Pemerintah Kota Pangkalpinang mengandalkan kolaborasi dan semangat gotong royong bersama berbagai pemangku kepentingan.
Hal tersebut disampaikan Saparudin dalam kegiatan silaturahmi dan refleksi satu tahun kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Dessy Ayutrisna di Pangkalpinang, Jumat (16/10) malam.
“Jadi ini betul-betul tahun ini kita bergotong royong, tetap melaksanakan kegiatan, terus dibantu oleh teman-teman kita dari Bank Sumsel Babel, Bank BRI, OJK, BI, dan perusahaan-perusahaan swasta,” kata Saparudin.
Ia menjelaskan, kegiatan refleksi tersebut menjadi momentum untuk menyampaikan hasil kerja pemerintah kota selama satu tahun kepada masyarakat. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban, penyampaian capaian tersebut juga menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan ke depan.
Menurut Saparudin, keterbatasan kemampuan fiskal daerah menjadi tantangan dalam menjalankan pembangunan. Karena itu, pemerintah kota terus mencari terobosan dan inovasi agar pelaksanaan program tidak terlalu bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.
Dukungan dari badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), lembaga keuangan, serta perusahaan swasta dinilai berperan penting dalam membantu pelaksanaan berbagai program pembangunan di Pangkalpinang.
Di sektor pendidikan, pemerintah kota berencana membangun SMP Negeri 12 pada 2027 untuk memenuhi kebutuhan fasilitas pendidikan tingkat menengah pertama. Sementara itu, keberadaan SMA Negeri 5 dan revitalisasi lebih dari 30 sekolah dengan dukungan pemerintah pusat diharapkan dapat meningkatkan kapasitas serta kualitas sarana pendidikan.
Pada sektor kesehatan, Pemkot Pangkalpinang terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan di puskesmas, rumah sakit, dan puskesmas pembantu (pustu).
Saparudin mengatakan pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk program Universal Health Coverage (UHC) sejak 2025 guna menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu melalui kepesertaan BPJS Kesehatan.
“Kita cover semua masyarakat miskin di Kota Pangkalpinang yang kurang mampu, kita cover semua BPJS kesehatannya mulai tahun 2025 kemarin. Sehingga memudahkan mereka untuk bisa berobat dengan lancar dan juga tanpa beban keuangan,” ujarnya.
Selain pendidikan dan kesehatan, persoalan kebersihan serta pengelolaan sampah juga menjadi perhatian pemerintah kota. Upaya yang dilakukan antara lain melalui kegiatan pembersihan lingkungan setiap Jumat dan pengembangan program bank sampah.
Saparudin menekankan bahwa penanganan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.
Pemerintah kota turut menangani persoalan sosial, termasuk aktivitas anak di bawah umur yang meminta sumbangan. Menurut Saparudin, petugas Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan patroli dan melaporkan dugaan eksploitasi anak kepada kepolisian untuk ditindaklanjuti.
Dalam upaya memenuhi kebutuhan air bersih, Pemkot Pangkalpinang juga berencana memperoleh satu unit mobil tangki dari pemerintah pusat dalam beberapa bulan mendatang.
Sementara terkait antrean kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), pemerintah saat ini berfokus mengatur antrean agar tidak menghambat akses jalan. Koordinasi dengan pemerintah provinsi dan Pertamina juga akan dilakukan untuk mencari solusi atas persoalan tersebut.
Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah tengah menyiapkan pengembangan kawasan industri dan rencana pembangunan pelabuhan baru di Pangkalbalam. Pembenahan kawasan Pasir Padi juga dilakukan untuk meningkatkan daya tarik pariwisata dan kunjungan wisatawan.
Saparudin mengakui masih terdapat berbagai persoalan mendasar yang perlu diselesaikan dan harapan masyarakat yang belum sepenuhnya terpenuhi. Karena itu, ia mengajak masyarakat, media massa, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta seluruh pemangku kepentingan untuk terus memberikan kritik dan masukan kepada pemerintah.
“Kami terus menerima kritik dan saran masukan dari Bapak Ibu semua sehingga kami bisa terus memperbaiki diri dan juga meningkatkan kinerja kami di dalam membangun Kota Pangkalpinang ini,” katanya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Pangkalpinang Dessy Ayutrisna menyampaikan permohonan maaf karena tidak dapat menghadiri kegiatan refleksi tersebut lantaran harus mendampingi anaknya.
Melalui pesan yang disampaikan dalam acara tersebut, Dessy mengucapkan terima kasih kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan yang telah mendukung serta berkolaborasi dengan pemerintah kota selama satu tahun terakhir.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bekerja sama mewujudkan Pangkalpinang yang aman, kondusif, dan sejahtera, serta mendukung pembangunan kota cerdas atau smart city.
Dessy berharap kritik dan masukan dari masyarakat, media, serta LSM dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan harapan masyarakat terhadap pembangunan Kota Pangkalpinang.
