Pangkalpinang, Demokrasibabel – Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang mulai mematangkan persiapan menghadapi Evaluasi Pemerintah Digital (Pemdi) Tahun 2026 yang akan digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada September mendatang. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta bersinergi agar proses penilaian berjalan optimal.
Persiapan tersebut dibahas dalam Rapat Penilaian Mandiri Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital (Pemdi) Tahun 2026 yang digelar di Pangkalpinang, Selasa (21/7). Rapat dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang, Juhaini, dan dihadiri kepala perangkat daerah serta perwakilan OPD yang tergabung dalam Tim Pemerintah Digital Kota Pangkalpinang.
Dalam rapat itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang memaparkan mekanisme, indikator, serta tahapan Evaluasi Pemerintah Digital yang akan menjadi acuan penilaian pemerintah pusat.
Juhaini menegaskan keberhasilan evaluasi bukan hanya menjadi tanggung jawab Diskominfo sebagai koordinator, tetapi juga seluruh perangkat daerah.
“Hari ini kita melaksanakan persiapan penilaian mandiri (self assessment) sebagai tahapan awal. Selanjutnya akan dilakukan penilaian terhadap dokumen eviden yang telah disiapkan oleh masing-masing perangkat daerah, kemudian dilanjutkan dengan tahapan wawancara (interview) oleh tim evaluator. Oleh karena itu, seluruh OPD diharapkan dapat berkolaborasi dan menyiapkan seluruh kebutuhan evaluasi secara optimal,” kata Juhaini.
Ia menjelaskan Evaluasi Pemerintah Digital kini menggantikan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Berbeda dengan sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada jumlah aplikasi dan dokumen administrasi, paradigma baru ini berfokus pada kualitas layanan digital yang dirasakan masyarakat.
Penilaian mencakup keterpaduan layanan, kualitas tata kelola, keamanan digital, integrasi data, hingga tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan pemerintah.
Menurut Juhaini, evaluasi tersebut juga mendorong kolaborasi lintas OPD agar pelayanan publik menjadi lebih efektif, efisien, dan terintegrasi.
Adapun tahapan evaluasi meliputi penilaian mandiri (self assessment), verifikasi dokumen pendukung, wawancara bersama tim evaluator, hingga penetapan hasil Evaluasi Pemerintah Digital Tahun 2026.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemkot Pangkalpinang berharap seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman yang sama terkait indikator penilaian, pembagian tugas, serta langkah strategis yang harus segera dilakukan.
Pemkot Pangkalpinang menargetkan Evaluasi Pemerintah Digital menjadi momentum mempercepat transformasi birokrasi digital yang terintegrasi, aman, inovatif, dan mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, transparan, serta berdampak bagi masyarakat.
