Toboali, Demokrasibabel – Bupati Bangka Selatan (Basel) Riza Herdavid menyoroti perubahan data desil masyarakat yang dinilai tidak selalu sesuai dengan kondisi ekonomi warga di lapangan. Ia meminta pemerintah desa bersama Dinas Sosial lebih aktif melakukan verifikasi agar bantuan sosial dan pendidikan tepat sasaran.
Hal itu disampaikan Riza saat memberikan arahan dalam pelantikan tujuh kepala desa hasil Pilkades Serentak Kabupaten Bangka Selatan 2026 di Aula Lantai 2 Kantor Bupati Bangka Selatan, Kamis (10/9/2026).
Riza mengatakan perubahan kategori desil kini menjadi keluhan sebagian masyarakat. Ada warga yang merasa kondisi ekonominya tidak berubah, namun dalam pendataan justru mengalami kenaikan kategori desil.
Menurutnya, pemerintah desa tidak boleh hanya menerima perubahan data tersebut. Verifikasi harus dilakukan dengan melihat kondisi nyata masyarakat di lapangan.
“Saya minta seluruh dinas terkait bersama kepala desa membuat kolektif aduan terkait desil ini, karena banyak rakyat yang seharusnya menjadi penerima bantuan,” ujar Riza.
Riza menilai akurasi data desil sangat penting karena berkaitan dengan akses masyarakat terhadap berbagai program perlindungan sosial dan pendidikan. Ketidaksesuaian data berpotensi membuat warga yang sebenarnya berhak justru kehilangan bantuan.
Salah satu program yang disorot yakni bantuan pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). Riza menyebut perubahan desil yang tidak sesuai kondisi ekonomi dapat memengaruhi kesempatan anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan bantuan pendidikan.
Ia juga mencontohkan mahasiswa yang sebelumnya masuk kategori desil 4, kemudian berubah menjadi desil 6 meskipun kondisi ekonominya tidak mengalami perubahan signifikan.
Karena itu, Riza meminta persoalan tersebut ditangani secara bersama melalui koordinasi Dinas Sosial, pemerintah desa, APDESI, serta perangkat daerah lainnya.
Ia meminta Sekretaris Daerah Bangka Selatan segera mengoordinasikan langkah perbaikan data sekaligus berkonsultasi dengan pemerintah pusat terkait mekanisme pembaruan data desil.
Riza menjelaskan pemerintah daerah memiliki kewenangan melakukan pemutakhiran dan pengusulan data berdasarkan kondisi faktual masyarakat. Sementara penetapan akhir mengenai kategori desil tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Meski begitu, Riza menegaskan pemerintah daerah tidak boleh pasif jika menemukan ketidaksesuaian data warga.
“Kita memang tugasnya memperbaiki dan mengusulkan. Walaupun yang menentukan nanti desilnya turun atau naik tetap pemerintah pusat, saya selaku Bupati Bangka Selatan akan terus meng-update ini ke pemerintah pusat, termasuk ke Kementerian Sosial, agar desilnya sesuai dengan fakta di lapangan,” katanya.
Riza menempatkan kepala desa sebagai pihak penting dalam proses pemutakhiran data. Sebab, pemerintah desa dinilai paling dekat dengan masyarakat sehingga lebih mengetahui kondisi ekonomi warganya.
“Yang tahu fakta di lapangan adalah pemerintah kabupaten dan pemerintah desa. Bapak kepala desa lebih tahu siapa masyarakat yang layak menerima bantuan dan siapa yang tidak layak,” ujarnya.
Ia menegaskan jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan kehilangan hak hanya karena persoalan administrasi atau ketidaktepatan pemutakhiran data.
“Yang layak dibantu, bantu. Yang tidak layak, jangan dibantu. Hak rakyat harus diperjuangkan,” tegasnya.
Riza berharap koordinasi lintas sektor dapat menghasilkan data yang lebih akurat dan menggambarkan kondisi masyarakat secara nyata. Menurutnya, pembenahan data bukan sekadar urusan administrasi pemerintahan, tetapi berkaitan langsung dengan pemenuhan hak masyarakat atas program bantuan sosial maupun pendidikan.
Karena itu, ia meminta tujuh kepala desa yang baru dilantik menjadikan pembaruan data masyarakat sebagai salah satu bagian penting dalam menjalankan pemerintahan desa. Dengan data yang valid, program bantuan diharapkan dapat disalurkan secara tepat sasaran kepada warga yang benar-benar membutuhkan.
