Bangka Selatan, Demokrasibabel – DPRD Kabupaten Bangka Selatan bersama Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan menyepakati dua dokumen terkait kebijakan dan pengelolaan anggaran daerah. Kesepakatan itu ditandatangani dalam Rapat Paripurna di Ruang Rapat Paripurna Junjung Besaoh, Senin (31/8/2026).
Dua dokumen yang disepakati yakni Nota Kesepakatan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 serta Nota Kesepakatan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD Bangka Selatan H Kamarudin bersama Wakil Ketua II Rusi Sartono. Hadir pula Sekretaris Daerah Bangka Selatan Hefi Nuranda yang mewakili Bupati Riza Herdavid, jajaran Forkopimda, serta para kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Kamarudin mengatakan pembahasan kedua dokumen tersebut telah dilakukan secara intensif oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Alhamdulillah, hari ini kita telah melaksanakan paripurna terkait KUPA dan PPAS Perubahan APBD 2026, sekaligus KUA-PPAS APBD 2027. Sebelumnya, seluruh materi telah dibahas secara mendalam oleh Banggar dan TAPD,” kata Kamarudin kepada wartawan.
Politikus senior Partai Demokrat Bangka Selatan itu mengatakan pandangan dan rekomendasi DPRD kepada pemerintah daerah merupakan bagian dari upaya menyerap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
Dia berharap berbagai usulan anggota DPRD dapat menjadi perhatian pemerintah daerah dan direalisasikan melalui program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Masukan yang disampaikan DPRD kepada eksekutif merupakan bagian dari aspirasi masyarakat. Kami berharap usulan dari teman-teman di lembaga legislatif bisa ditindaklanjuti pemerintah daerah, sebab hal tersebut berkaitan erat dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat Bangka Selatan,” ujarnya.
Dengan ditandatanganinya kedua nota kesepakatan tersebut, DPRD dan Pemkab Bangka Selatan menegaskan komitmen memperkuat sinergi dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
Kesepakatan tersebut diharapkan menjadi landasan bagi pengelolaan anggaran yang efektif, tepat sasaran, dan transparan serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung percepatan pembangunan Bangka Selatan.
