KUA-PPAS Perubahan 2026 dan APBD 2027 Babel Disepakati, Gubernur Hidayat Soroti Pembangunan

by -1349 Views

Pangkalpinang, Demokrasibabel – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel menyepakati KUA-PPAS Perubahan APBD 2026 dan KUA-PPAS APBD 2027. Kesepakatan tersebut diharapkan dapat memperkuat agenda pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kesepakatan itu ditandatangani dalam rangkaian Rapat Paripurna DPRD Babel yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Babel, Air Itam, Pangkalpinang, Rabu (26/8/2026). Gubernur Babel Hidayat Arsani turut menghadiri rapat tersebut.

Rapat paripurna membahas penandatanganan persetujuan bersama KUA-PPAS Perubahan APBD Babel Tahun Anggaran 2026 serta KUA-PPAS APBD Babel Tahun Anggaran 2027.

Gubernur Hidayat mengatakan pembahasan kedua dokumen anggaran tersebut telah melalui proses penyusunan dan pembahasan bersama hingga akhirnya disepakati dalam bentuk nota kesepakatan.

“Saya mengucapkan terima kasih karena telah diberikan ruang untuk melakukan penyesuaian dalam perubahan anggaran. Semoga melalui perubahan ini, anggaran dapat lebih disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan pembangunan serta memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Hidayat.

Dia menyebut terdapat peningkatan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 dibandingkan APBD 2026. Menurutnya, peningkatan kapasitas fiskal tersebut menjadi peluang untuk mempercepat sejumlah agenda pembangunan di Babel.

“Terutama program pengentasan kemiskinan, penguatan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, serta pembukaan lapangan kerja demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Babel,” ujarnya.

Hidayat menambahkan kesepakatan antara Pemprov Babel dan DPRD Babel menjadi landasan dalam penyusunan rancangan APBD.

Dia berharap seluruh program dan kegiatan yang nantinya masuk dalam APBD dapat diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung prioritas pembangunan daerah.

Kesepakatan tersebut merupakan hasil sinergi antara Pemprov Babel dan DPRD Babel dalam menentukan arah kebijakan anggaran daerah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No More Posts Available.

No more pages to load.