Pangkalpinang, Demokrasibabel.com – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami inflasi sebesar 0,35 persen secara bulanan (month to month/mtm) pada Juli 2026. Sementara secara tahunan (year on year/yoy), inflasi tercatat sebesar 2,62 persen atau masih berada dalam kisaran sasaran inflasi nasional 2,5±1 persen.
Capaian tersebut juga lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang berada di level 2,88 persen (yoy). Dengan angka tersebut, Bangka Belitung menjadi provinsi dengan inflasi tahunan terendah ke-13 dari 38 provinsi di Indonesia.
Berdasarkan data BPS, tekanan inflasi secara bulanan pada Juli 2026 terutama berasal dari kelompok makanan, minuman dan tembakau. Kenaikan harga dipicu terbatasnya pasokan ikan laut akibat faktor cuaca yang kemudian berdampak pada meningkatnya harga komoditas nasi dengan lauk.
Secara tahunan, kelompok makanan, minuman dan tembakau mengalami inflasi sebesar 3,25 persen (yoy). Komoditas cumi-cumi menjadi penyumbang utama karena harga masih lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya akibat pasokan yang menurun karena cuaca ekstrem di perairan lokal, sementara permintaan ekspor tetap tinggi.
Selain itu, inflasi juga didorong kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang naik 5,63 persen (yoy), terutama dipengaruhi kenaikan harga emas perhiasan seiring ketidakpastian global. Kelompok transportasi juga mencatat inflasi 4,29 persen (yoy), dipengaruhi tarif angkutan udara yang masih tinggi akibat harga avtur.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rommy S. Tamawiwy mengatakan Bank Indonesia bersama pemerintah daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus berkomitmen menjaga inflasi tetap berada dalam sasaran nasional.
Menurutnya, komitmen tersebut diperkuat melalui High Level Meeting (HLM) TPID yang digelar pada 15 Juli 2026 dan dipimpin Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Pertemuan tersebut dihadiri seluruh kepala daerah kabupaten/kota, Bank Indonesia, serta organisasi perangkat daerah dan instansi vertikal terkait.
“Dalam HLM tersebut disepakati 11 langkah pengendalian inflasi daerah yang akan ditindaklanjuti seluruh TPID,” kata Rommy dalam keterangan tertulis, Senin (3/8/2026).
Kesepakatan itu meliputi pelaksanaan operasi pasar murah, kampanye diversifikasi pangan dan gerakan tidak membuang makanan, business matching komoditas pangan, penyusunan Early Warning System (EWS), perluasan asuransi pertanian, dukungan sarana pascapanen dan penyimpanan, kerja sama antar daerah, fasilitasi distribusi pangan, hilirisasi pangan, evaluasi kebijakan pengendalian inflasi pusat dan daerah, hingga pelaporan aktivitas perekonomian melalui sistem Babel Ecository.
Sebagai tindak lanjut HLM, Bank Indonesia juga memfasilitasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD) antara Kabupaten Belitung Timur dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ditandatangani pada 28 Juli 2026 melalui skema Government to Government (G to G) dan Government to Business (G to B).
Kerja sama tersebut diharapkan mampu menjaga kelancaran distribusi dan ketersediaan bahan pangan di Kabupaten Belitung Timur. Selain itu, BI bersama pemerintah daerah telah menyelenggarakan Operasi Pasar Murah (OPM) dan Gerakan Pangan Murah sebanyak 65 kali untuk memastikan masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga yang terjangkau.
Rommy menambahkan, Bank Indonesia juga terus mengoptimalkan implementasi program Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) melalui strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Meski inflasi masih terkendali, ia mengingatkan tantangan ke depan tetap perlu diwaspadai, mulai dari ketidakpastian ekonomi global, dinamika geopolitik hingga perubahan iklim.
“Bank Indonesia bersama pemerintah daerah dan seluruh instansi terkait akan terus membangun optimisme, komitmen dan sinergi agar inflasi tetap terjaga sesuai sasaran target nasional,” ujar Rommy.
