Bangka Selatan, Demokrasibabel – Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan memperkuat upaya menekan angka stunting dengan melibatkan keluarga hingga lintas sektor. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di Bangka Selatan tercatat 24,6%.
Upaya pencegahan tersebut dibahas dalam kegiatan Penggerakan Cegah Stunting yang digelar Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Bangka Selatan di halaman Kantor Kelurahan Teladan, Kecamatan Toboali, Selasa (7/7/2026).
Kegiatan dibuka Kepala DKPPKB Bangka Selatan, dr Agus Pranawa, yang sekaligus menjadi narasumber. Dia mengatakan peningkatan status gizi masyarakat merupakan bagian penting dalam pembangunan kesehatan.
Agus menyebut upaya perbaikan gizi perlu dilakukan melalui berbagai pendekatan. Di antaranya meningkatkan kualitas konsumsi pangan, membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi, memperluas akses pelayanan gizi, serta memastikan pelayanan kesehatan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Stunting 24,6 Persen
Agus memaparkan kondisi stunting Bangka Selatan berdasarkan sejumlah hasil survei. Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 mencatat prevalensi stunting sebesar 20,7%.
Angka tersebut kemudian tercatat 24,6% berdasarkan SSGI 2024.
“Stunting bukan hanya persoalan tinggi badan anak yang lebih pendek dari usianya, tetapi merupakan masalah pertumbuhan dan perkembangan yang dapat memengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan,” ujar Agus.
Dia menjelaskan anak yang mengalami stunting berpotensi menghadapi berbagai hambatan dalam jangka panjang, mulai dari perkembangan kognitif, kesehatan, hingga produktivitas ketika memasuki usia dewasa.
Karena itu, pencegahan stunting tidak bisa hanya mengandalkan sektor kesehatan. Pemerintah, tenaga kesehatan, kader, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, hingga keluarga perlu mengambil peran.
Menurut Agus, keluarga memiliki posisi penting karena menjadi lingkungan pertama bagi tumbuh dan berkembangnya anak.
Dorong Peran Keluarga
Agus mendorong masyarakat memastikan ibu hamil menjalani pemeriksaan kehamilan secara rutin dan memenuhi kebutuhan gizi. Setelah bayi lahir, pemberian ASI eksklusif selama enam bulan juga perlu dilakukan dan dilanjutkan hingga anak berusia dua tahun dengan pemberian makanan pendamping ASI (MPASI) bergizi.
Pertumbuhan dan perkembangan balita juga harus dipantau secara rutin melalui Posyandu maupun fasilitas kesehatan.
“Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), termasuk memastikan ketersediaan air bersih serta sanitasi yang memadai, juga menjadi bagian penting dalam pencegahan stunting,” katanya.
Selain itu, edukasi mengenai pemenuhan gizi dan pola asuh yang tepat perlu terus diperkuat di tingkat keluarga dan masyarakat.
Agus turut mengapresiasi tenaga kesehatan, kader Posyandu, Tim Penggerak PKK, pemerintah desa dan kelurahan, serta berbagai pihak yang selama ini terlibat dalam pendampingan keluarga.
Dia berharap kegiatan Penggerakan Cegah Stunting dapat memperkuat koordinasi dan meningkatkan kepedulian seluruh pemangku kepentingan dalam menekan angka stunting di Bangka Selatan.
