Belinyu, Demokrasibabel.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka terus mengintensifkan upaya penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) malaria. Salah satunya melalui kegiatan advokasi dan sosialisasi Program Pencegahan Malaria pada MMP/Paket Malaria Hutan yang dibuka Wakil Bupati Bangka Syahbudin di City Resort Belinyu, Jumat (17/7/2026).
Kegiatan tersebut digelar menyusul penetapan status KLB malaria di Kabupaten Bangka akibat meningkatnya jumlah kasus sejak awal April 2026.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka hingga 14 Juli 2026, tercatat sebanyak 147 kasus positif malaria. Sebagian besar kasus terjadi di Kecamatan Belinyu.
Syahbudin mengatakan pemerintah pusat turut memberikan dukungan dalam penanganan KLB malaria melalui program minum obat malaria massal (MOMAL) yang akan segera dilaksanakan.
“Tujuan dari minum obat malaria massal (MOMAL) adalah untuk menurunkan kasus malaria yang terjadi, memutus rantai penularan, serta memberikan perlindungan dari penyakit malaria. Untuk itu saya meminta kepada Camat Belinyu, lurah, dan kepala desa di Kecamatan Belinyu untuk memastikan kegiatan MOMAL ini dapat berjalan lancar dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan,” kata Syahbudin.
Ia berharap seluruh unsur pemerintah di tingkat kecamatan hingga desa dapat berperan aktif menyukseskan program tersebut agar penyebaran malaria dapat segera dikendalikan.]
Data Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka menunjukkan wilayah dengan kasus terbanyak berada di Kecamatan Belinyu, yakni 139 kasus di wilayah kerja Puskesmas Belinyu. Selain itu, terdapat dua kasus di wilayah kerja Puskesmas Gunung Muda, empat kasus di Puskesmas Riau Silip, satu kasus di Puskesmas Pemali, dan satu kasus di Puskesmas Sinar Baru.
Sementara itu, Ketua Tim Kerja Malaria Kementerian Kesehatan RI, dr. Fajar Surya M. Silalahi, mengatakan pihaknya mendukung penuh langkah Pemerintah Kabupaten Bangka bersama seluruh pemangku kepentingan dalam menangani KLB malaria.
“Ini menunjukkan sinyal ada harapan bahwa adanya sinergi satu sama lain dalam upaya penanggulangan KLB kasus malaria. Kami punya harapan ini akan berhasil karena komitmen yang sangat kuat. Apabila ini berhasil maka status KLB di Kabupaten Bangka bisa dicabut oleh bupati,” ujar dr. Fajar.
Ia menilai keberhasilan penanganan KLB malaria di Kabupaten Bangka berpotensi menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.
“Kalau penanggulangan KLB malaria di Bangka ini berhasil, akan menjadi best practice untuk nasional. Artinya bisa menjadi landasan kebijakan Kementerian Kesehatan RI dalam menyusun pedoman penanggulangan KLB malaria di daerah eliminasi dan diterapkan di wilayah lain,” katanya.
Kegiatan tersebut dihadiri Tim Komisi Ahli Malaria, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) Kelas II Pangkalpinang, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka, unsur TNI-Polri, Camat Belinyu, serta sejumlah tamu undangan lainnya.(ADV)
