Bangka Selatan, Demokrasibabel – Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama para kepala desa untuk membahas dampak kebijakan efisiensi anggaran yang berimbas pada pemangkasan alokasi dana desa secara signifikan.
Rakor tersebut dihadiri Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bangka Selatan, Inspektorat, perwakilan pemerintah daerah, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bangka Selatan, serta para kepala desa.
Dalam rapat itu terungkap bahwa pemangkasan dana desa pada tahun berjalan diperkirakan mencapai sekitar Rp700 juta hingga Rp900 juta per desa. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat memengaruhi pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan masyarakat di tingkat desa.
Menyikapi hal itu, Pemkab Bangka Selatan menyiapkan sejumlah langkah antisipasi. Salah satunya dengan mendorong penguatan program kebun desa sebagai alternatif sumber pendapatan desa.
Selain itu, pemerintah daerah juga melakukan koordinasi lintas sektor guna menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di lapangan, termasuk konflik lahan dan dampak masuknya investasi ke wilayah desa.
Bupati Bangka Selatan, Riza Herdavid, mengatakan pemerintah daerah telah berupaya meminimalkan dampak dari kebijakan efisiensi anggaran tersebut.
“Walaupun terkena efisiensi yang sangat luar biasa, pemerintah daerah sudah berusaha maksimal agar ada penggantinya. Makanya kita punya kebun desa sejak awal. Saya harap di tengah keterbatasan ini tidak membatasi semangat kawan-kawan kepala desa dalam membangun desa, menarik investasi, dan meningkatkan PADes-nya,” ujar Riza kepada awak media.
Riza menegaskan pihaknya telah menginstruksikan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk segera mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah desa.
“Ada beberapa masalah dan sudah saya perintahkan dinas terkait untuk segera cari jalan keluarnya, bersosialisasi, dan berkoordinasi lagi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada solusinya. Beberapa sebenarnya sudah terselesaikan, tetapi ada juga yang masih dalam proses penyelesaian,” katanya.
Pemkab Bangka Selatan berharap berbagai persoalan yang masih dihadapi desa dapat segera diselesaikan sehingga tidak menghambat pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah juga menargetkan keberlanjutan program pembangunan berbasis desa tetap terjaga meski di tengah keterbatasan anggaran.(Daffi)
