Pangkalpinang, Demokrasibabel — Pemuda Muhammadiyah Kota Pangkalpinang menggagas program Sekolah Demokrasi Kampus bersama Universitas Pertiba atau UNIPER Pangkalpinang. Langkah ini untuk meningkatkan literasi demokrasi dan pengawasan partisipatif di kalangan mahasiswa.
Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Pangkalpinang, Jazzkyanda, S.H., M.H. mengatakan program tersebut akan dilaksanakan bagi mahasiswa Universitas Pertiba (UNIPER) melalui format kuliah tamu, diskusi interaktif, studi kasus hingga simulasi pengawasan pemilu. Dijelaskannya kegiatan ini merupakan bentuk komitmen organisasi dalam memperkuat pendidikan demokrasi di lingkungan kampus.
“Kegiatan ini digagas oleh Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Kaderisasi bersama jajaran Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Pangkalpinang. Kami ingin menghadirkan ruang edukasi demokrasi yang sistematis, aplikatif dan kontekstual bagi mahasiswa,” ujar Jazzkyanda.
Ia menjelaskan, Sekolah Demokrasi Kampus akan menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai kalangan, terutama praktisi kepemiluan dan tokoh yang memahami dinamika demokrasi.
“Kami akan melibatkan praktisi kepemiluan dari Bawaslu dan KPU di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai pemateri. Selain itu, kemungkinan juga akan melibatkan sejumlah politisi untuk memberikan perspektif terkait demokrasi dan kepemiluan,” katanya.
Menurut Jazzkyanda, kader-kader Pemuda Muhammadiyah yang memiliki kompetensi di bidang kepemiluan juga akan dilibatkan sebagai pemateri dan fasilitator kegiatan.
“Pemuda Muhammadiyah memiliki kader yang memahami isu demokrasi, pengawasan partisipatif dan kepemiluan. Mereka akan ikut dilibatkan agar kegiatan ini lebih substansial dan aplikatif,” tambahnya.
Sementara itu, Rektor Universitas Pertiba (UNIPER), Dr. Suhardi, S.E., M.Sc., Ak., CA. menyambut baik kolaborasi tersebut dan menilai program Sekolah Demokrasi Kampus sangat relevan dalam membangun kesadaran politik generasi muda.
“Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral untuk melahirkan mahasiswa yang kritis, rasional dan berintegritas dalam kehidupan demokrasi. Kolaborasi bersama Pemuda Muhammadiyah ini menjadi langkah positif dalam membangun budaya demokrasi yang sehat di lingkungan kampus,” ujar Suhardi.
Dijelaskan juga oleh Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Kaderisasi Pemuda Muhammadiyah Kota Pangkalpinang Andri Hendrata Pane bahwa kurikulum Sekolah Demokrasi Kampus dibagi dalam lima pertemuan utama. Pertemuan pertama membahas dasar demokrasi dan pemilu, meliputi sistem demokrasi Indonesia, sistem pemilu dan pilkada, penyelenggara pemilu serta peran masyarakat.
Pertemuan kedua membahas pengawasan pemilu, konsep pengawasan partisipatif, jenis pelanggaran pemilu hingga mekanisme pelaporan. Sementara pertemuan ketiga membahas isu demokrasi kontemporer seperti politik uang, hoaks, netralitas ASN, kotak kosong dan integritas pemilu.
Kemudian pada pertemuan keempat peserta akan mengikuti simulasi pemungutan suara, identifikasi pelanggaran dan simulasi pelaporan. Sedangkan pertemuan kelima fokus pada kepemimpinan demokrasi, etika politik, peran pemuda, literasi digital hingga gerakan demokrasi kampus.
Program Sekolah Demokrasi Kampus ini diharapkan mampu melahirkan agen-agen pengawasan partisipatif di lingkungan kampus serta memperkuat peran mahasiswa sebagai garda terdepan dalam menjaga kualitas demokrasi di tingkat lokal maupun nasional.
