Pangkalpinang, Demokrasibabel.com – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar rapat paripurna penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2025.
Rapat berlangsung di ruang paripurna DPRD Babel, Senin (27/4/2026), dipimpin Wakil Ketua DPRD Babel Eddy Iskandar, didampingi Ketua DPRD Didit Srigusjaya dan Wakil Ketua Edi Nasapta, serta dihadiri Gubernur Babel Hidayat Arsani, anggota dewan, dan unsur Forkopimda.
Eddy Iskandar mengatakan rekomendasi tersebut merupakan hasil kajian komisi-komisi DPRD bersama perangkat daerah.
“Beberapa catatan strategis berupa saran dan koreksi dari DPRD atas penyelenggaraan desentralisasi dan tugas pembantuan. Kami berharap Gubernur dapat segera menindaklanjuti demi perbaikan pembangunan ke depan,” ujarnya.
Dalam rapat itu, Fraksi NasDem turut menyampaikan pandangan dan apresiasi terhadap penyampaian LKPJ oleh pemerintah provinsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja.
Ketua Fraksi NasDem, Fery, menilai LKPJ menjadi instrumen penting untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun hasil yang dicapai.
Meski pelaksanaan pemerintahan tahun 2025 dinilai berjalan, Fraksi NasDem mencatat sejumlah persoalan mendasar.
“Tantangan utama yakni belum kuatnya perencanaan, belum konsistennya arah kebijakan, serta belum optimalnya dampak program terhadap masyarakat. Masih ada program tidak mencapai target dan perubahan kebijakan di tengah pelaksanaan,” katanya.
Selain itu, kinerja dinilai masih berorientasi pada penyerapan anggaran, bukan hasil nyata. Struktur anggaran yang didominasi belanja pegawai juga dinilai membatasi ruang fiskal untuk pembangunan produktif.
Di sektor ekonomi, potensi daerah disebut belum dimaksimalkan. Kebijakan pengembangan sektor unggulan, hilirisasi, serta penguatan ekonomi lokal dinilai belum fokus dan terukur.
Fraksi NasDem juga menyoroti pelayanan dasar yang belum optimal, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial. Sementara di sektor infrastruktur, pembangunan dinilai belum terintegrasi dengan pengembangan kawasan ekonomi dan konektivitas wilayah.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Gubernur Babel Hidayat Arsani menyatakan pihaknya menerima rekomendasi DPRD.
“Secara administrasi dan hukum, rekomendasi ini dapat diterima. Langkah strategis ke depan yakni meningkatkan sumber daya manusia, kualitas kerja, dedikasi, dan etika,” katanya.
