Pangkalpinang – Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang terus melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna memastikan realisasi program dan pelayanan publik berjalan sesuai target. Evaluasi tersebut mencakup kinerja kegiatan, keuangan, hingga capaian fisik pembangunan.
Wali Kota Pangkalpinang, Prof Udin, mengatakan evaluasi dilakukan setiap bulan sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah sekaligus bentuk transparansi kepada masyarakat.
“Ini sudah rutin tiap bulan kita evaluasi karena kita harus tahu kinerja OPD, baik kinerja kegiatan, kinerja keuangan, maupun kinerja fisiknya. Realisasi fisiknya bagaimana, realisasi kegiatannya bagaimana, karena ini harus kita sampaikan kepada publik,” ujar Prof Udin.
Ia menjelaskan, evaluasi pada April ini menyoroti capaian kinerja selama tiga bulan pertama tahun 2026, yakni Januari hingga Maret. Dari hasil evaluasi tersebut, masih terdapat beberapa OPD yang realisasinya belum mencapai target yang telah ditetapkan.
Menurutnya, terdapat sejumlah kendala yang memengaruhi capaian tersebut, salah satunya faktor libur panjang selama Ramadan dan Idul fitri, serta persoalan administrasi dalam pelaporan kegiatan.
“Memang ada kendala, misalnya banyak libur karena puasa dan Lebaran. Kemudian kendala internal seperti pelaporan administrasi, misalnya kurang bukti atau evidence, sehingga proses penagihan dan pelaporan menjadi terhambat,” jelasnya.
Selain kinerja internal, Pemkot Pangkalpinang juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik. Pemerintah daerah menekankan agar seluruh OPD lebih terbuka dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kita harapkan OPD bisa terbuka dengan masyarakat. Pemerintahan hari ini harus inklusif, bukan eksklusif. Artinya kita harus bersama masyarakat, mengajak dan memfasilitasi masyarakat untuk membangun daerah,” tegasnya.
Optimalisasi PAD Tanpa Kenaikan Tarif
Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Prof Udin menegaskan bahwa Pemkot Pangkalpinang tidak akan menaikkan tarif pajak maupun retribusi dalam waktu dekat. Sebaliknya, pemerintah akan fokus pada optimalisasi potensi pendapatan yang sudah ada.
Menurutnya, optimalisasi dilakukan dengan memastikan seluruh wajib pajak memenuhi kewajiban secara adil dan merata.
“Kebijakan saya, kita tidak akan menaikkan tarif apa pun karena kita tahu kondisi masyarakat hari ini. Tapi demi keadilan, yang kita lakukan adalah optimalisasi supaya semua masyarakat yang wajib bayar benar-benar membayar,” ujarnya.
Ia mencontohkan, hingga saat ini masih sekitar 50 persen masyarakat yang belum memiliki Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kondisi tersebut menjadi salah satu potensi peningkatan PAD yang akan dioptimalkan pemerintah daerah.
“Bukan tidak ditagih, tapi memang belum punya PBB. Nah, itu yang harus kita optimalisasikan. Kalau semua masyarakat membayar, insyaallah pendapatan daerah akan meningkat,” katanya.
Perizinan Reklame Jadi Perhatian
Selain PBB, Pemkot Pangkalpinang juga menyoroti persoalan perizinan reklame yang masih belum tertib. Prof Udin mengungkapkan masih terdapat puluhan reklame berukuran besar yang belum menyelesaikan perizinan.
“Masih cukup banyak reklame di kota ini yang urusan perizinannya belum selesai. Tadi kita sampaikan ada sekitar 80-an reklame besar yang harus kita selesaikan,” ungkapnya.
Penertiban perizinan tersebut dilakukan sebagai upaya menciptakan keadilan bagi pelaku usaha yang telah memenuhi kewajiban pajak dan perizinan.
“Harus adil, masa ada yang punya izin ada yang tidak punya izin, ada yang bayar pajak ada yang tidak,” tambahnya.
Dana Transfer Pusat Masih Belum Cair
Sementara itu, terkait kondisi keuangan daerah, Prof Udin menyebut hingga saat ini pemerintah pusat belum menyalurkan dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk periode awal tahun 2026.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat pemerintah daerah masih menggunakan skema pembiayaan yang sama seperti sebelumnya.
“Kalau transfer ke daerah masih sama dengan awal tahun, sampai hari ini belum ada transfer dana dari pemerintah pusat,” pungkasnya.
