Pangkalpinang, Demokrasibabel – Inflasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Maret 2026 terpantau tetap terkendali. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tercatat sebesar 0,41% secara bulanan (mtm) dan 1,87% secara tahunan (yoy).
Angka inflasi tahunan tersebut masih berada dalam target inflasi nasional sebesar 2,5±1%, serta lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 3,48% (yoy). Bahkan, Bangka Belitung tercatat sebagai daerah dengan inflasi tahunan terendah kedua secara nasional.
Secara bulanan, inflasi didorong oleh kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, terutama komoditas cumi-cumi, udang, dan daging ayam ras. Sementara secara tahunan, kenaikan harga dipicu oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, khususnya emas perhiasan seiring tren kenaikan harga global.
Meski demikian, tekanan harga pada komoditas pangan seperti daging ayam dan cumi-cumi selama periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Imlek, Ramadan, dan Idulfitri 1447 H dinilai relatif lebih terkendali dibandingkan tahun sebelumnya.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rommy S. Tamawiwy, mengatakan pihaknya bersama pemerintah daerah yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat sinergi untuk menjaga stabilitas harga.
“Berbagai langkah konkret telah dilakukan untuk menahan tekanan inflasi, khususnya dari kelompok bahan pangan,” ujar Rommy dalam keterangannya.
Beberapa langkah tersebut antara lain pelaksanaan Operasi Pasar Murah (OPM) dan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebanyak 46 kali di berbagai wilayah. Dari jumlah tersebut, 31 kegiatan difasilitasi oleh Bank Indonesia.
Selain itu, Bank Indonesia juga memfasilitasi distribusi 18,5 ton daging sapi beku dari Bekasi ke Kabupaten Belitung Timur. Daging tersebut dijual kepada masyarakat melalui OPM dengan harga Rp120.000 per kilogram, lebih rendah dibanding harga pasar yang mencapai Rp155.000 hingga Rp165.000 per kilogram.
Upaya lainnya meliputi pelaksanaan inspeksi mendadak (sidak) pasar sebanyak 13 kali, serta penyelenggaraan High Level Meeting (HLM) sebanyak lima kali yang dipimpin kepala daerah guna merumuskan kebijakan pengendalian inflasi.
Tak hanya itu, edukasi kepada masyarakat juga terus digencarkan melalui konten dan iklan layanan masyarakat, termasuk kampanye bijak berbelanja dan mengurangi pemborosan makanan.
Program Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) juga terus diimplementasikan untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat ketahanan pangan di daerah.
Rommy menegaskan, berbagai upaya tersebut merupakan bagian dari strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Ke depan, Bank Indonesia juga mendorong kemandirian produksi pangan melalui pemberdayaan klaster pangan binaan, mulai dari aspek manajemen hingga pemasaran.
“Dengan optimisme, komitmen, dan sinergi bersama seluruh pemangku kepentingan, kami berharap inflasi di Bangka Belitung tetap terjaga rendah dan stabil,” tutupnya.
