Pangkalpinang, Demokrasibabel.com – Tiga anggota DPRD Kota Pangkalpinang menjalani pemeriksaan oleh penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkalpinang, Senin (30/3/2026). Pemeriksaan berlangsung sekitar dua jam sebelum ketiganya keluar dari ruang penyidik.
Ketiga anggota dewan tersebut yakni Dio Febrian dari Fraksi PDI-P, Rocky Husada dari Fraksi PPP, dan Mohammad Belia Murantika dari Fraksi Golkar.
Mereka diperiksa terkait pengusutan dugaan penyimpangan anggaran di lingkungan DPRD Kota Pangkalpinang, khususnya pada periode 2024-2025.
Usai pemeriksaan, Dio Febrian menyebut dirinya hanya dimintai keterangan oleh penyidik.
“Ya sementara ini hanya diminta keterangan, terkait anggaran perjalanan dinas DPRD Pangkalpinang tahun 2024-2025. Lebih jelasnya silakan tanya ke penyidik saja,” ujarnya.
Hal serupa disampaikan Rocky Husada. Ia menegaskan bahwa pemeriksaan yang dijalaninya hanya sebatas klarifikasi.
“Sama seperti anggota DPRD Pangkalpinang yang lainnya, kita di sini hanya diminta klarifikasi saja, selebihnya tanya ke penyidik langsung,” katanya.
Sementara itu, Kasi Intel Kejari Pangkalpinang Anjasra Karya saat dikonfirmasi menyebutkan bahwa ketiga anggota DPRD Pangkalpinang tersebut hadir untuk dimintai klarifikasi terkait dugaan penyimpangan anggaran di lingkungan DPRD Kota Pangkalpinang, khususnya pada periode 2024-2025.
Diketahui, pemeriksaan ini merupakan bagian dari rangkaian pemanggilan yang dilakukan penyidik Pidsus Kejari Pangkalpinang. Sebelumnya, pada 12 Maret 2026, sejumlah anggota DPRD lainnya juga telah diperiksa, yakni Sukardi, Panji Akbar, Achmad Faisal, Dwi Pramono, Siti Aisyah, Riska Amelia, serta Adi Irawan yang berhalangan hadir karena sakit.
Hingga kini, total sudah sepuluh anggota DPRD Pangkalpinang yang menjalani proses klarifikasi. Kasus ini bermula dari temuan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana DPRD Kota Pangkalpinang tahun anggaran 2024-2025.
