Toboali, Demokrasibabel.com – Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan terus memperkuat upaya pengendalian inflasi daerah melalui pemantauan intensif harga kebutuhan pokok dan penguatan stabilitas rantai pasok, terutama menjelang pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijadwalkan mulai akhir 2025. Pemerintah menargetkan harga bahan pokok tetap stabil guna menjaga laju inflasi di daerah.
Staf Ahli Bupati Bangka Selatan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Zamroni mengatakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) secara rutin melaksanakan high level meeting untuk mengkaji perkembangan indeks harga serta kondisi ketersediaan bahan pokok di wilayah Bangka Selatan.
“Kegiatan ini dilakukan secara berkesinambungan untuk melihat perkembangan dan stabilitas harga kebutuhan bahan pokok, termasuk memantau dan menganalisis ketersediaan rantai pasok di Kabupaten Bangka Selatan,” katanya, Jumat (21/11/2025).
Ia menjelaskan, pengendalian harga merupakan strategi penting agar pertumbuhan ekonomi daerah tetap terjaga tanpa menurunkan daya beli masyarakat. Pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara kelancaran distribusi dengan keterjangkauan harga di tingkat konsumen.
“Tujuannya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi tetap dalam pengendalian harga. Artinya masyarakat masih bisa menjangkau harga kebutuhan sehari-hari,” ujarnya.
TPID Bangka Selatan tidak hanya mengandalkan laporan dari distributor. Tim secara rutin turun langsung ke pasar tradisional dan kios pedagang untuk memantau harga. Setiap gejolak harga dicermati secara rinci, termasuk penyebab utamanya seperti faktor transportasi dan ketersediaan stok.
Jika terjadi kenaikan harga, pemerintah segera melakukan langkah antisipasi melalui gerakan pangan murah maupun operasi pasar.
“Gerakan pangan murah dan operasi pasar menjadi instrumen intervensi pemerintah untuk menekan lonjakan harga dan menjaga stabilitas pasar saat terjadi gejolak,” kata Zamroni.
Selain menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok harian, pemerintah daerah juga menyiapkan langkah antisipatif terhadap potensi peningkatan permintaan bahan pangan akibat pelaksanaan program MBG. Peningkatan kebutuhan bahan baku pangan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dinilai berpotensi menekan stok pasaran apabila tidak diimbangi strategi yang tepat.
Untuk itu, pemda menekankan pentingnya pemberdayaan petani lokal guna memenuhi kebutuhan program MBG. Upaya tersebut diharapkan menjaga ketersediaan stok sekaligus memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat.
“Petani lokal akan dilibatkan untuk memenuhi kebutuhan MBG. Namun memang ada beberapa item yang tetap harus didatangkan dari luar daerah,” paparnya.
Zamroni memastikan pemerintah daerah bersama TPID dan Satgas MBG akan terus menjaga kelancaran distribusi logistik dan memastikan rantai pasok berjalan normal, aman, dan lancar sehingga tidak terjadi kekosongan stok maupun lonjakan harga di pasaran.
