Sungailiat, Demokrasibabel.com – Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Universitas Bangka Belitung (UBB) bekerja sama dengan Kecamatan Sungailiat menggelar kegiatan “Bina Desa Informatif” sebagai upaya mendorong tata kelola informasi publik yang transparan dan akuntabel di tingkat desa dan kelurahan.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Camat Sungailiat, Senin (6/10), dihadiri para lurah dan kepala desa se-Kecamatan Sungailiat. Acara juga melibatkan 20 mahasiswa UBB yang tengah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Matras, didampingi Dosen Pembimbing Lapangan Dr. Fitri Ramdhani Harahap, S.Sos., M.Si., yang juga menjabat Kepala Pusat Pendidikan Karakter dan Keunggulan Peradaban LPMPP UBB.
Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama (BAKK) UBB, Hesty, S.Si., M.Pd., dalam sambutannya mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam memperkuat budaya keterbukaan informasi publik.
“Universitas memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung pemerintah daerah memperkuat tata kelola informasi publik yang inklusif dan berkelanjutan. Kami berharap sinergi PPID UBB dan pemerintah desa ini dapat terus berlanjut,” ujar Hesty.
Acara dibuka secara resmi oleh Sudarmin, SKM., M.Sc., Apt., Kepala Seksi Ketertiban Umum Kecamatan Sungailiat yang mewakili Camat. Ia menyampaikan apresiasi atas keterlibatan UBB dan mahasiswa KKN dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa.
“Kami menyambut baik kegiatan ini karena melibatkan mahasiswa yang sedang KKN. Ini bentuk nyata kolaborasi akademik dan praktik lapangan agar desa semakin siap menerapkan prinsip keterbukaan informasi,” katanya.
Sebagai narasumber utama, Ahmad Tarmizi, S.P., C.Med., Koordinator Bidang Sosialisasi, Edukasi, dan Komunikasi Publik Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, memaparkan pentingnya membangun PPID Desa/Kelurahan sebagai ujung tombak keterbukaan informasi publik.
“Keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban hukum, tapi strategi memperkuat kepercayaan publik dan partisipasi masyarakat. Desa yang informatif akan menjadi desa yang kuat,” jelas Ahmad Tarmizi.
Dalam sesi diskusi, peserta aktif bertanya terkait mekanisme pelayanan informasi publik. Salah satunya, perwakilan Kelurahan Bukit Betung, Fahmi Andika, menanyakan langkah tepat dalam merespons permintaan informasi yang belum sesuai prosedur. Menanggapi hal itu, Ahmad Tarmizi menekankan pentingnya penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan klasifikasi informasi terbuka maupun dikecualikan agar pelayanan tetap profesional dan sesuai ketentuan.
Selain berdiskusi, mahasiswa KKN UBB turut berperan dalam dokumentasi kegiatan dan pendampingan aparatur desa dalam praktik pengelolaan informasi publik.
Melalui kegiatan ini, PPID UBB berharap terbangun kolaborasi berkelanjutan antara perguruan tinggi, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa di Kabupaten Bangka untuk mewujudkan tata kelola informasi publik yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
