Pangkalpinang, Demokrasibabel.com – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Oktober 2025 mencapai 0,49 persen (mtm), sedikit meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 0,46 persen. Meski demikian, laju inflasi daerah ini dinilai masih terkendali dan berada dalam kisaran target nasional.
Secara tahunan, inflasi Bangka Belitung tercatat 2,51 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 2,86 persen (yoy) dan menempatkan provinsi ini pada posisi ke-14 terendah secara nasional.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rommy S. Tamawiwy, mengatakan bahwa kenaikan inflasi bulanan terutama dipicu oleh naiknya harga daging ayam ras dan cumi-cumi, dua komoditas utama kelompok makanan, minuman dan tembakau yang tumbuh 0,99 persen (mtm). Selain itu, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, khususnya emas perhiasan, turut memberikan andil terhadap inflasi bulan Oktober.
“Kenaikan harga daging ayam ras terjadi akibat terbatasnya stok di pasar. TPID di tingkat provinsi dan kabupaten/kota terus berupaya menjaga pasokan, di antaranya melalui kerja sama antar daerah untuk penyediaan daging ayam beku,” ujar Rommy di Pangkalpinang, Rabu (5/11).
Sebagai tindak lanjut, TPID Kabupaten Belitung Timur telah menjalin Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan Kabupaten Bekasi pada 3 November 2025 untuk memastikan ketersediaan daging ayam beku baik melalui skema Government to Government (G to G) maupun Business to Business (B to B).
Selain ayam ras, pasokan cumi-cumi juga menurun akibat gangguan cuaca seperti gelombang tinggi dan angin kencang di wilayah pesisir.
Inflasi Tertinggi di Belitung Timur
Berdasarkan data spasial, seluruh wilayah survei Indeks Harga Konsumen (IHK) di Bangka Belitung mengalami inflasi tahunan. Kabupaten Belitung Timur mencatat inflasi tertinggi sebesar 3,33 persen (yoy), diikuti Bangka Barat (2,87 persen) dan Tanjungpandan (2,37 persen).
Sementara itu, Kota Pangkalpinang menjadi wilayah dengan inflasi terendah yaitu 1,96 persen (yoy).
Rommy menegaskan, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga. Kolaborasi ini mengacu pada tiga langkah strategis pengendalian inflasi, yakni menjaga inflasi 2025 sesuai target nasional (2,5±1 persen), menekan inflasi pangan bergejolak dalam kisaran 3–5 persen, serta memperkuat koordinasi pusat-daerah melalui Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2025–2027.
Upaya tersebut juga dilaksanakan melalui strategi 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.
Intensifkan Operasi Pasar dan Pasar Murah
Dalam mendukung keterjangkauan harga, pemerintah daerah bersama TPID telah menggelar 40 kali inspeksi pasar dan distributor sejak Januari hingga Oktober 2025. Selain itu, telah dilakukan 78 kali operasi pasar (OP) dan 55 kali gerakan pasar murah (GPM) di berbagai wilayah.
Dari sisi ketersediaan pasokan, TPID juga memperkuat implementasi KAD antar daerah. Sepanjang Januari hingga awal November 2025, telah terlaksana 12 kerja sama antar daerah, termasuk empat perjanjian baru pada 3 November 2025.
Empat KAD terbaru tersebut melibatkan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, yang menjalin kemitraan dengan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, serta perusahaan swasta AA Frozen dan PT Suri Nusantara Jaya dalam perdagangan daging beku.
BI Fasilitasi Distribusi dan Edukasi Masyarakat
Dari sisi kelancaran distribusi, Bank Indonesia turut memfasilitasi penyaluran pangan pada 16 pelaksanaan operasi pasar yang diinisiasi Dinas Perdagangan Provinsi.
Bank Indonesia juga membantu pengiriman 17,5 ton daging sapi beku dari Jakarta ke Belitung Timur sebagai tindak lanjut perjanjian kerja sama antara Koperasi Pengendali Inflasi Daerah dan Perum Bulog Cabang Belitung.
Sementara dalam aspek komunikasi efektif, TPID telah menggelar beragam kegiatan sejak Januari hingga Oktober 2025, antara lain:
- 11 kali High Level Meeting (HLM) TPID di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- Capacity building untuk anggota TPID, kelompok tani, dan nelayan;
- Focus Group Discussion (FGD) serta business matching untuk memperluas akses pembiayaan;
- Studi banding ke TPID Kepulauan Riau;
- Edukasi stabilisasi harga bagi PKK, Dharma Wanita, Bhayangkari, dan Jalasenastri;
- Lomba kreasi masak berbahan ikan air tawar dalam Explore Babel 2025;
- dan penyebaran informasi pengendalian ekspektasi harga melalui media massa dan baliho pemerintah daerah.
Tantangan dan Harapan ke Depan
Rommy menambahkan, ke depan masih terdapat tantangan bagi TPID dalam menjaga inflasi agar tetap stabil di tengah dinamika harga pangan dan kondisi cuaca ekstrem.
“Kami optimistis, dengan kolaborasi kuat antar anggota TPID dan dukungan masyarakat, inflasi Bangka Belitung dapat terus dijaga dalam sasaran nasional, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Rommy.
