Pangkalpinang, Demokrasibabel – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (KPwBI Babel) menggelar dua agenda besar tahunan, yakni Babel Economic Forum (BEF) 2025 dan Babel Business Forum (BBF) 2025, yang menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi kebijakan ekonomi daerah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Kegiatan BEF 2025 mengangkat tema “Akselerasi Hilirisasi Perikanan sebagai Motor Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan di Kepulauan Bangka Belitung.” Forum ini menjadi wadah diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) serta media dialog terbuka antara Bank Indonesia dan para pemangku kepentingan daerah.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rommy S. Tamawiwy, menjelaskan bahwa perikanan merupakan sektor strategis yang memiliki peran besar terhadap ekonomi daerah. Berdasarkan data BPS, sepanjang 2024, subsektor perikanan menyumbang 7,44 persen terhadap total PDRB, sementara komoditas ikan dan udang berkontribusi 8,03 persen terhadap total ekspor Babel, menempati urutan ketiga setelah CPO dan lada.
“Melalui BEF 2025, kami ingin memperkuat peran hilirisasi perikanan sebagai penggerak utama ekonomi biru di Babel. Hilirisasi bukan hanya soal produksi, tapi juga peningkatan nilai tambah yang berkelanjutan,” ujar Rommy.
Sejalan dengan tema pembangunan daerah “Mandala Pengembangan Quality Tourism dan Ekonomi Biru,” kegiatan BEF menjadi sarana kolaborasi antara BI dan para pelaku usaha untuk memperkuat sektor kelautan dan perikanan, baik tangkap maupun budidaya.
Sebelum kegiatan puncak, telah dilaksanakan beberapa pre-event, di antaranya:
- Pelatihan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) Dasar, bekerja sama dengan Badan Mutu Kementerian Kelautan dan Perikanan (BMKKP) Babel, diikuti oleh 54 pelaku usaha hilirisasi perikanan (20–23 Oktober 2025);
- EcoTalk Goes to Campus, kegiatan diseminasi hasil riset ekonomi di Universitas Bangka Belitung (UBB) dan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Babel, yang dihadiri oleh ratusan mahasiswa.
Puncak acara BEF akan dilaksanakan pada 29 Oktober 2025 di Ballroom Tanjung Kelayang, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Babel, dengan menghadirkan Gubernur Babel dan narasumber dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, akademisi, serta pelaku usaha perikanan.
Dalam kesempatan itu juga akan dilakukan penyerahan Sertifikat Pelatihan HACCP, Book Chapter ISEI, dan Laporan Perekonomian Provinsi Babel 2025 kepada Pemerintah Provinsi.
Sementara itu, Babel Business Forum (BBF) 2025 menjadi ajang temu responden survei dan liaison yang dilakukan Bank Indonesia untuk memperkuat komunikasi dengan pelaku usaha di Babel. Tahun ini menjadi edisi perdana pelaksanaan BBF dengan tema “Mendorong Penyaluran Kredit sebagai Akselerator Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Bangka Belitung.”
Forum ini menjadi wadah apresiasi bagi para responden survei Bank Indonesia seperti PIHPS, SPH, SK, dan SKDU, sekaligus memperkuat sinergi antara BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD), serta pemerintah daerah dalam mempercepat pertumbuhan kredit dan sektor riil.
Dalam kegiatan side event, BBF menghadirkan layanan Booth Konsultasi One-on-One antara pelaku usaha dan lembaga keuangan, yang melibatkan OJK, DPMPTSP, Bea Cukai, BMKKP, dan sejumlah bank seperti BRI, BNI, BTN, BSI, Bank Mandiri, serta Bank Sumsel Babel. Selain itu, juga diadakan layanan kas keliling penukaran uang bagi masyarakat dan peserta forum.
Acara puncak BBF akan digelar pada 29 Oktober 2025 pukul 13.00–17.00 WIB di tempat yang sama, menghadirkan narasumber dari Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, OJK, dan perwakilan perbankan nasional.
“BBF menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi sektor keuangan dan riil, serta mendorong penyaluran kredit produktif di daerah. Harapannya, forum ini mampu menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi Babel ke depan,” ujar Rommy S. Tamawiwy.
Melalui rangkaian kegiatan BEF dan BBF 2025 ini, Bank Indonesia Babel menunjukkan komitmennya dalam memperkuat peran sebagai mitra strategis pemerintah daerah, mendukung kebijakan ekonomi biru, dan mengoptimalkan sektor keuangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
