Pangkalpinang, Demokrasibabel – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Juni 2026 sebesar 2,92 persen (year on year/yoy). Angka tersebut masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional yang ditetapkan sebesar 2,5±1 persen.
Sementara itu, secara bulanan (month to month/mtm), Bangka Belitung mengalami inflasi sebesar 0,35 persen. Dengan capaian tersebut, Bangka Belitung tercatat sebagai daerah dengan inflasi tahunan terendah ketujuh di Indonesia sepanjang semester I 2026.
Inflasi bulanan pada Juni 2026 dipengaruhi kenaikan harga di kelompok transportasi serta kelompok makanan, minuman, dan tembakau.
Kenaikan tarif angkutan udara dipicu meningkatnya harga avtur seiring kenaikan harga minyak dunia akibat konflik di Selat Hormuz, ditambah penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi pada 10 Juni 2026.
Selain itu, harga daging ayam ras juga mengalami kenaikan akibat terbatasnya pasokan pasca-Iduladha di tengah meningkatnya permintaan masyarakat menjelang Tahun Baru Hijriah.
Secara tahunan, inflasi terbesar berasal dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mencapai 6,17 persen. Kenaikan ini terutama dipengaruhi masih tingginya harga emas perhiasan dibandingkan tahun sebelumnya.
Kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga mengalami inflasi sebesar 4,49 persen yang dipicu kenaikan harga cumi-cumi. Sementara kelompok transportasi mencatat inflasi 4,20 persen akibat naiknya tarif angkutan udara.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rommy S. Tamawiwy, mengatakan pihaknya bersama pemerintah daerah terus memperkuat langkah pengendalian inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
“Sampai dengan Juni 2026, Bank Indonesia bersama pemerintah daerah telah menyelenggarakan 10 kali High Level Meeting untuk merumuskan kebijakan pengendalian inflasi yang tepat sasaran,” kata Rommy, Jumat.
Menurut Rommy, hingga Juni 2026 Bank Indonesia dan pemerintah daerah juga telah menggelar 64 kali Operasi Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah guna menjaga keterjangkauan harga pangan.
Selain itu, penguatan kerja sama antardaerah terus dilakukan untuk memastikan pasokan pangan ke Bangka Belitung tetap terjaga. Bank Indonesia juga memberikan pendampingan kepada UMKM sektor pertanian serta mengedukasi masyarakat agar berbelanja dan mengonsumsi pangan secara bijak.
Rommy mengatakan penguatan strategi 4K pengendalian inflasi diharapkan mampu mengoptimalkan implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) sekaligus mendukung Program Strategis Nasional.
“Tantangan inflasi ke depan masih ada akibat ketidakpastian ekonomi global dan geopolitik. Karena itu, optimisme, komitmen, dan sinergi bersama pemerintah daerah dan instansi terkait perlu terus diperkuat agar inflasi tetap rendah dan stabil sesuai sasaran nasional,” ujarnya.
Ia menambahkan, inflasi yang tetap terkendali menjadi modal penting untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan perekonomian dan ketidakpastian global.
