Oleh : Monica Anissa (Mahasiswi Jurusan Manajemen, Universitas Bangka Belitung)
Kita patut bangga — tapi belum saatnya berpuas diri. QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) memang telah menjadi salah satu inovasi keuangan paling berpengaruh yang pernah lahir dari bumi Indonesia. Dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code dapat lebih cepat, mudah, murah, aman, dan andal — disingkat CEMUMUAH — QRIS lahir tepat pada Hari Kemerdekaan ke-74, menjadi simbol kemandirian bangsa dalam merancang infrastruktur keuangan digitalnya sendiri.
Kehadiran QRIS bukan sekadar memperbarui cara kita membayar — ia mengubah paradigma transaksi secara menyeluruh. Dengan QRIS, seluruh aplikasi pembayaran dari penyelenggara manapun — baik bank maupun nonbank — dapat digunakan di seluruh merchant yang berlogo QRIS, meskipun penyedia layanan antara konsumen dan pedagang berbeda. Lebih jauh, semua Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) yang menggunakan QR Code diwajibkan menerapkan QRIS sebagai standar nasional. Standarisasi ini menjadi fondasi penting agar ekosistem pembayaran digital Indonesia tidak terfragmentasi dan tetap terjangkau oleh semua kalangan.
Angka-angkanya pun berbicara lantang. Pada Triwulan II 2024, transaksi QRIS mengalami lonjakan sebesar 226,54% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, dengan jumlah pengguna mencapai 50,50 juta dan 32,71 juta merchant yang terdaftar — angka ini disampaikan langsung oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur pada 17 Juli 2024. Pertumbuhan ini terus berlanjut hingga akhir tahun: per Oktober 2024, pengguna QRIS telah meningkat menjadi 54,1 juta dengan 34,7 juta merchant terdaftar. Dari sisi pelaku usaha, lebih dari 97% merchant QRIS di beberapa wilayah berasal dari sektor UMKM — bukti bahwa digitalisasi tidak hanya menguntungkan pelaku usaha besar, melainkan juga menopang ekonomi rakyat. Bagi pedagang kecil, QRIS bukan sekadar alat transaksi — ia membuka akses ke catatan keuangan digital, mempermudah pengajuan kredit, dan mempertemukan mereka dengan pasar yang lebih luas.
Inovasi QRIS bahkan telah melampaui batas negara. QRIS Antarnegara meraih gold award dalam ajang Qorus Reinvention Awards Asia Pacific 2023 untuk kategori “Operational Efficiency”. QRIS kini diterima di Singapura, Malaysia, dan Thailand sebagai bagian dari implementasi G20 Roadmap for Enhancing Cross-border Payments. Di sisi regulasi, perlindungan pengguna QRIS telah diatur dalam berbagai instrumen hukum, antara lain Undang-Undang ITE, peraturan Bank Indonesia, dan ketentuan perlindungan konsumen.
Namun di sinilah penulis ingin mengajukan pertanyaan yang sering luput dari sorotan: kemudahan ini merata untuk siapa? Dalam penerapannya, teknologi QRIS masih menghadapi tantangan berupa kurangnya literasi digital, infrastruktur yang belum merata, serta ketergantungan masyarakat pada transaksi tunai. Data OJK mempertegas kondisi ini: hasil SNLIK 2022 menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia baru mencapai 49,68%, sementara indeks inklusi keuangan sudah mencapai 85,10%. Kesenjangan yang mencapai 35,42% ini ironisnya justru memperlihatkan bahwa akses sudah luas, namun pemahaman masyarakat masih jauh tertinggal.
Di tingkat usaha mikro, kesenjangan ini terasa lebih nyata. Masih ditemukan UMKM yang mengandalkan transaksi tunai dan belum memanfaatkan QRIS secara optimal, disebabkan oleh keterbatasan literasi digital, kurangnya pemahaman mengenai manfaat sistem pembayaran digital, serta minimnya pendampingan dan edukasi teknis. Kondisi ini diperparah oleh kenyataan bahwa sebagian pelaku usaha mikro masih menganggap teknologi sebagai sesuatu yang rumit dan berisiko, bukan sebagai peluang yang memberdayakan. Sudah saatnya pendampingan teknis diperlakukan bukan sebagai program sampingan, melainkan sebagai prioritas utama.
Ancaman keamanan siber pun menjadi persoalan serius yang tidak bisa diremehkan. Menurut data BSSN, pada tahun 2023 terdapat 47.729 anomali trafik di sektor keuangan, di mana lebih dari 56% di antaranya melibatkan aktivitas malware. Bahkan, pada April 2023 viral kasus penipuan bermodus penempelan kode QR palsu di kotak amal sejumlah masjid di Jakarta — bukti nyata bahwa kejahatan siber kini menyasar pengguna awam sekalipun. Kesadaran masyarakat untuk selalu memverifikasi kode QR sebelum bertransaksi menjadi benteng pertahanan pertama yang tidak kalah penting dari teknologi itu sendiri.
Meski begitu, penulis meyakini bahwa ekosistem QRIS masih punya ruang besar untuk tumbuh secara inklusif. Penelitian menunjukkan bahwa persepsi kemudahan dan kemanfaatan berpengaruh positif terhadap minat pelaku UMKM dalam menggunakan QRIS — artinya, edukasi yang tepat sasaran bukan sekadar pelengkap, melainkan kunci percepatan adopsi. Pengembangan QRIS offline berbasis NFC juga menjadi respons konkret terhadap keterbatasan jaringan internet di daerah terpencil. Berbagai program literasi keuangan digital yang dijalankan oleh Bank Indonesia, OJK, dan pemerintah daerah perlahan mulai menunjukkan hasil, meski skalanya perlu terus diperbesar.
Pada akhirnya, QRIS adalah cerminan ambisi Indonesia memeluk era digital secara inklusif. Namun ambisi tanpa pemerataan hanyalah setengah keberhasilan. Agar manfaatnya merata hingga pelosok negeri, dibutuhkan sinergi nyata antara pemerintah, Bank Indonesia, OJK, BSSN, industri, dan masyarakat. Sebab kemajuan teknologi yang sesungguhnya bukan diukur dari seberapa canggih sistemnya, melainkan dari seberapa banyak orang yang benar-benar merasakannya. QRIS bukan sekadar alat bayar — ia adalah janji kemajuan yang harus bisa dinikmati semua orang, bukan hanya mereka yang sudah lebih dulu terhubung.
