Bangka Selatan, Demokrasibabel – Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan melalui Dinas Lingkungan Hidup menggelar rapat koordinasi (rakor) Rencana Aksi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) pengelolaan sampah. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Studio Perencanaan Pulau Kelapan, Bappelitbangda Bangka Selatan, Jumat (17/4/2026).
Rakor dibuka oleh Sekretaris Daerah Bangka Selatan Heri Nuranda, didampingi Kepala DLH Agung Prasetyo Rahmadi, serta perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup, Nur Isna Khairunnisa.
Dalam sambutannya, Heri menegaskan bahwa rakor lintas organisasi perangkat daerah (OPD) ini menjadi langkah strategis menghadapi penilaian Adipura 2026. Ia menyebut, aspek KIE kini menjadi indikator penting yang menitikberatkan pada perubahan perilaku masyarakat.
“Hari ini kita melaksanakan koordinasi lintas OPD dalam komunikasi, informasi, dan edukasi terkait pengelolaan sampah. Ini menjadi bagian baru dalam penilaian Adipura dan merupakan tanggung jawab bersama,” ujarnya.
Heri menekankan, pengelolaan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada DLH, melainkan membutuhkan kolaborasi semua pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga dunia usaha.
“Pengelolaan sampah tidak bisa hanya dilakukan sendiri oleh DLH, tetapi memerlukan semua pihak,” imbuhnya.
Dalam pemaparan rakor disebutkan, penilaian Adipura kini tidak hanya berfokus pada kebersihan fisik, tetapi juga sistem pengelolaan yang terintegrasi, berbasis data, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
Berdasarkan hasil penilaian Adipura 2025, Kabupaten Bangka Selatan memperoleh nilai 41,16. Capaian ini menjadi dasar evaluasi untuk peningkatan kinerja di tahun 2026.
Sejumlah strategi telah disiapkan, di antaranya peningkatan pengelolaan sampah pada 16 kategori lokasi penilaian, penanganan tempat pembuangan sampah (TPS) liar, serta perluasan cakupan layanan.
Selain itu, pemerintah daerah juga akan mengoptimalkan fasilitas seperti TPS 3R, TPST, dan bank sampah, serta mengembangkan metode pengolahan alternatif seperti Refuse Derived Fuel (RDF) guna mengurangi beban sampah di TPA.
Dalam aspek KIE, Pemkab Bangka Selatan akan menyusun strategi komunikasi yang melibatkan OPD dan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, dunia usaha, institusi pendidikan, komunitas, hingga media. Bahkan, satu kecamatan direncanakan menjadi proyek percontohan (pilot project) program ini.
Sementara itu, tim KLH telah melakukan peninjauan lapangan selama tiga hari di Bangka Selatan, termasuk melihat langsung kondisi pengelolaan sampah dan melakukan wawancara terkait perilaku masyarakat.
Heri berharap seluruh OPD dapat berperan aktif dalam edukasi serta memperkuat kolaborasi lintas sektor.
“Dengan sinergi yang kuat dan komitmen bersama, kita optimistis pengelolaan sampah di Bangka Selatan semakin baik, sekaligus meningkatkan capaian Adipura 2026,” pungkasnya.
