Pangkalpinang, Demokrasibabel.com – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Depati Hamzah, Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, menorehkan prestasi membanggakan. Sepanjang 2025, rumah sakit milik pemerintah daerah itu berhasil meraih dua penghargaan bergengsi dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Pangkalpinang.
Penghargaan pertama diberikan dalam kategori rumah sakit dengan nilai rekredensialing terbaik kedua se-Kantor Cabang Pangkalpinang tahun 2025. RSUD Depati Hamzah mencatat skor 91,87 dengan predikat “sangat direkomendasikan”.
Tak hanya itu, RSUD Depati Hamzah juga diganjar penghargaan atas komitmennya dalam implementasi digitalisasi layanan kesehatan. Digitalisasi tersebut meliputi integrasi sistem antrean online, sistem klaim, penerapan Elektronik Surat Eligibilitas Peserta (E-SEP), hingga penggunaan sistem finger print atau frista.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang, Aswalmi Gusmita, mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil dari proses rekredensialing yang rutin dilakukan BPJS Kesehatan setiap akhir tahun terhadap seluruh fasilitas kesehatan mitra.
“Setiap akhir tahun kami melakukan rekredensialing dengan beberapa kriteria penilaian, mulai dari syarat mutlak, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, hingga komitmen kerja sama. RSUD Depati Hamzah masuk sebagai rumah sakit dengan nilai tertinggi kedua,” ujar Aswalmi, Rabu (28/1).
Ia menjelaskan, penghargaan rekredensialing merupakan bentuk apresiasi BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat rujukan maupun tingkat pertama yang konsisten menjaga mutu layanan, kelayakan fasilitas, serta keselamatan pasien.
“Penghargaan ini juga mencerminkan kepatuhan fasilitas kesehatan terhadap standar pelayanan dan komitmen dalam peningkatan mutu berbasis kompetensi,” katanya.
Sementara itu, dalam aspek digitalisasi, RSUD Depati Hamzah saat ini meraih peringkat bintang tiga dari total lima bintang. Penilaian tersebut didasarkan pada penerapan antrean online yang telah terintegrasi dengan sistem BPJS Kesehatan, termasuk aplikasi Mobile JKN, serta pemenuhan berbagai indikator digital lainnya.
“Jika dimanfaatkan secara optimal, digitalisasi akan sangat memudahkan masyarakat, mulai dari proses pendaftaran hingga administrasi pelayanan kesehatan,” jelas Aswalmi.
Ia pun mengingatkan agar penghargaan yang diterima tidak sekadar menjadi simbol prestasi, tetapi harus sejalan dengan kualitas pelayanan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
“Yang paling utama, mutu pelayanan harus nyata dan dirasakan langsung oleh peserta JKN,” tutupnya.
