Pemkot Pangkalpinang Tegaskan Zero Tambang

by -764 Views

Pangkalpinang, Demokrasibabel – Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung (Babel), menegaskan komitmennya mempertahankan status zero tambang atau bebas aktivitas pertambangan di wilayah perkotaan. Pemkot kini melakukan sinkronisasi aturan tata ruang untuk memastikan tidak ada aktivitas pertambangan yang bertentangan dengan kebijakan tersebut.

Langkah ini dilakukan dengan menyelaraskan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pangkalpinang dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Babel.

Kebijakan bebas tambang di Pangkalpinang sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030.

Sebelumnya, pada 7 Mei 2026, Wali Kota Pangkalpinang menyebut masih ada sekitar 704 hektare wilayah yang tercantum dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah. Pemkot saat itu tengah mengevaluasi keberadaan izin tersebut dalam peta tata ruang.

Wali Kota Pangkalpinang Saparudin kembali menegaskan pada Agustus 2026 bahwa Pangkalpinang tidak memiliki wilayah pertambangan dan melarang segala bentuk aktivitas penambangan di daerah tersebut.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Pangkalpinang, David Oktaviandi, mengatakan sinkronisasi RTRW dan RZWP3K penting untuk memastikan arah pembangunan daerah sesuai dengan karakteristik wilayah.

Menurutnya, pembangunan Pangkalpinang difokuskan pada empat sektor utama, yakni ekonomi perikanan, pariwisata, industri pengolahan, dan ekonomi lingkungan.

“Secara tipologi, Pangkalpinang merupakan kota jasa dan perdagangan yang menjadi pusat aktivitas dari kabupaten-kabupaten di sekitarnya. Oleh karena itu, pengelolaan wilayah kami difokuskan pada empat sektor tersebut, dan di luar itu hanya sebatas fungsi pendukung,” kata David dalam rapat koordinasi di ruang rapat DPRD Provinsi Babel, Kamis (19/11/2026).

Rapat tersebut membahas inventarisasi data dan aspirasi terkait usulan perubahan alokasi ruang zona tambang menjadi zona perikanan tangkap.

David juga mengungkapkan sektor perikanan tangkap di Pangkalpinang telah berjalan optimal. Namun, tingginya permintaan pasar luar negeri membuat sekitar 50 persen hasil tangkapan ikan berkualitas ekspor diserap empat perusahaan eksportir yang beroperasi di Pangkalpinang.

Meski begitu, dia memastikan kebutuhan ikan untuk konsumsi masyarakat lokal tetap terpenuhi.

“Keberadaan eksportir tentu tidak bisa kita larang karena mereka menyerap ikan-ikan kelas ekspor. Untuk menutupi kebutuhan konsumsi lokal, pasokan ikan di Pangkalpinang disuplai dari daerah penyangga seperti Sadai (Bangka Selatan), Kurau (Bangka Tengah), dan Sungailiat (Bangka). Pasokan dari daerah sekitar ini masuk karena harga jual di Pangkalpinang terbilang lebih kompetitif,” ujarnya.

Pemkot Pangkalpinang berharap sinkronisasi regulasi tata ruang tersebut dapat memperkuat arah pembangunan daerah. Selain itu, kebijakan tersebut diharapkan memastikan pemanfaatan ruang sesuai potensi wilayah serta mempertahankan komitmen Pangkalpinang sebagai kota tanpa aktivitas pertambangan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No More Posts Available.

No more pages to load.