Bangka Selatan, Demokrasibabel – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Selatan mulai mematangkan penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) tentang pencegahan dan penanggulangan perilaku penyimpangan seksual serta penyebaran budaya Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, dan Queer (LGBTQ). Rancangan aturan tersebut dibahas bersama sejumlah instansi dan organisasi terkait dalam rapat koordinasi, Rabu (18/11/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan itu melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), organisasi perangkat daerah (OPD), instansi vertikal, hingga organisasi masyarakat.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Bangka Selatan, Haris Setiawan, mengatakan penyusunan regulasi untuk sementara diprioritaskan dalam bentuk Perbup. Menurutnya, instrumen tersebut dinilai lebih efektif dan memungkinkan untuk diterapkan dalam jangka pendek.
“Rancangan Peraturan Bupati yang disusun saat ini difokuskan dalam bentuk Perbup terlebih dahulu. Hal ini karena proses penyusunannya dinilai lebih efektif dan terukur dalam jangka pendek, tanpa menutup kemungkinan untuk ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) di masa mendatang,” kata Haris.
Dia menjelaskan, draf aturan tersebut mengacu pada kebijakan serupa yang telah diterapkan di Kota Bogor. Namun, substansinya tetap disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Kabupaten Bangka Selatan.
Dalam rancangan tersebut terdapat 13 bab dengan total 28 pasal. Sejumlah materi yang diatur mencakup aspek penanganan hingga sanksi yang harus disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Sebelum rapat digelar, masing-masing peserta telah menerima salinan draf Perbup untuk dipelajari. Hasil telaah dari setiap instansi kemudian dibahas bersama sebagai bahan penyempurnaan rancangan aturan.
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Bangka Selatan, Nirmayani, menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam pembahasan regulasi tersebut.
Menurutnya, Kesbangpol memiliki peran dalam penguatan ideologi kebangsaan, pemetaan potensi konflik sosial, serta koordinasi kebijakan antarlembaga.
“Kesbangpol berperan aktif dalam penanganan isu LGBT melalui penguatan ideologi kebangsaan, pemetaan potensi konflik sosial, serta koordinasi kebijakan lintas sektor di tingkat daerah. Hal ini sesuai dengan tugas pokok Kesbangpol dalam menjaga stabilitas sosial, ketertiban umum, dan ketahanan ideologi masyarakat,” ujar Nirmayani.
Adapun sejumlah pihak yang turut dilibatkan dalam rapat tersebut di antaranya Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).
Pemkab Bangka Selatan berharap masukan dari berbagai instansi dan organisasi tersebut dapat menyempurnakan substansi rancangan Perbup. Pembahasan dilakukan secara terperinci, termasuk mencermati setiap pasal agar ruang lingkup pengaturan dan mekanisme pelaksanaannya lebih jelas serta sesuai dengan ketentuan hukum.
Rancangan tersebut selanjutnya akan diproses melalui tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.







