PANGKALPINANG, DEMOKRASIBABEL – Inflasi tahunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Oktober 2026 tercatat sebesar 3,36 persen (year-on-year/yoy), turun dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 4,30 persen. Meski mengalami penurunan, Bank Indonesia (BI) mengingatkan pemerintah daerah untuk tetap mewaspadai potensi tekanan inflasi hingga akhir tahun.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Bangka Belitung pada Oktober 2026 mengalami deflasi sebesar 0,41 persen secara bulanan (month-to-month/mtm). Angka tersebut berbalik dari kondisi September 2026 yang mencatatkan inflasi sebesar 0,81 persen (mtm).
Penurunan tekanan harga tersebut terutama dipengaruhi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, khususnya komoditas daging ayam ras yang mulai menunjukkan tren penurunan harga setelah beberapa bulan sebelumnya mengalami kenaikan.
Selain itu, harga ikan kerisi dan ikan selar juga mengalami penurunan seiring kondisi cuaca yang mulai kondusif.
Secara spasial, deflasi tertinggi terjadi di Tanjungpandan sebesar 1,31 persen (mtm). Kemudian disusul Kota Pangkalpinang sebesar 0,55 persen dan Kabupaten Belitung Timur sebesar 0,27 persen. Sementara itu, Kabupaten Bangka Barat justru mengalami inflasi sebesar 0,33 persen (mtm).
Meski demikian, tekanan inflasi tahunan masih dipengaruhi kenaikan harga sejumlah komoditas. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi sebesar 4,70 persen (yoy), terutama akibat kenaikan harga beras dan cabai rawit yang dipengaruhi dampak El Nino berkepanjangan.
Selain pangan, kelompok transportasi juga mengalami inflasi sebesar 5,27 persen (yoy). Kondisi ini dipicu kenaikan tarif angkutan udara seiring penyesuaian batas maksimal biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge) kelas ekonomi untuk penerbangan domestik hingga 40 persen.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rommy S. Tamawiwy, menyampaikan bahwa BI terus mendorong dan mendukung implementasi program pengendalian inflasi di masing-masing daerah.
Hal tersebut juga sejalan dengan arahan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung agar Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memperkuat perannya dalam menjaga ketersediaan stok dan stabilitas harga.
Sebagai langkah konkret, BI telah memfasilitasi distribusi pangan berupa beras premium sebanyak 2.500 kilogram untuk Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui kerja sama dengan Perum Bulog Cabang Belitung.
Selain itu, fasilitasi serupa juga diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah sebanyak 3.200 kilogram beras premium melalui kerja sama dengan Perum Bulog Cabang Bangka.
Upaya lainnya dilakukan melalui pelatihan dan bimbingan teknis bagi petani bawang merah se-Bangka Belitung yang dibimbing oleh PT Sinergi Brebes Inovatif. Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat kapasitas budidaya dan pengolahan bawang merah dari sisi hulu hingga hilir.
Rommy menambahkan, pengendalian inflasi terus diperkuat melalui strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Melalui program Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS), BI bersama pemerintah daerah berupaya menjaga stabilitas harga serta memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa tantangan pengendalian inflasi ke depan masih cukup besar, terutama akibat ketidakpastian ekonomi global, kondisi geopolitik, perubahan iklim, serta meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan liburan akhir tahun.
Oleh karena itu, TPID bersama seluruh pihak terkait diharapkan terus memperkuat koordinasi untuk memastikan kecukupan pasokan pangan, kelancaran rantai pasok, serta distribusi agar inflasi di Bangka Belitung tetap terkendali sesuai sasaran nasional.
