Pangkalpinang, Demokrasibabel – Satu tahun kepemimpinan Wali Kota Pangkalpinang Prof. Saparudin Masyarif dan Wakil Wali Kota Dessy Ayutrisna menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk memperkuat pelayanan publik, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, mereformasi birokrasi, serta memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.
Berbagai program dan capaian tersebut dipaparkan dalam malam Silaturahmi dan Refleksi Satu Tahun Kepemimpinan Udin-Dessy yang digelar di Wilhelmina Park atau Taman Sari, Pangkalpinang, Jumat malam (16/10/2026). Kegiatan ini sekaligus menjadi ruang evaluasi terbuka bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan hasil kerja, tantangan pembangunan, dan arah kebijakan ke depan.
Sejak dilantik pada 15 Oktober 2025, pasangan Udin-Dessy berupaya mendorong pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada infrastruktur, tetapi juga menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Di tengah keterbatasan anggaran dan kebijakan efisiensi nasional, Pemkot Pangkalpinang berupaya menjaga program prioritas tetap berjalan melalui kolaborasi, gotong royong, dan kemitraan dengan berbagai pihak.
Wali Kota Pangkalpinang Prof. Saparudin menegaskan bahwa capaian selama tahun pertama kepemimpinannya merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah dan dukungan masyarakat.
“Apa yang kami lakukan dan sampaikan malam ini adalah hasil kerja keras bersama selama satu tahun. Ini perlu diketahui oleh seluruh masyarakat Kota Pangkalpinang sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepemimpinan,” ujar Prof. Saparudin.
Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk memperlambat pembangunan. Sebaliknya, kondisi tersebut menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk semakin kreatif dalam mencari solusi, memperkuat kemandirian daerah, serta membuka ruang kolaborasi dengan sektor swasta dan perbankan.
Pendidikan dan Kesehatan Jadi Fondasi Pembangunan
Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu perhatian utama Pemkot Pangkalpinang. Di sektor pendidikan, pembangunan sarana dan prasarana sekolah terus didorong untuk mengimbangi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.
Setelah meresmikan SMP Negeri 11 Pangkalpinang, pemerintah kota bersiap melanjutkan pembangunan SMP Negeri 12 dengan persetujuan DPRD. Langkah ini ditujukan untuk memperluas daya tampung pendidikan menengah sekaligus mengantisipasi kebutuhan peserta didik hingga 10 tahun mendatang.
Penambahan fasilitas pendidikan diharapkan dapat memberikan akses belajar yang lebih memadai bagi anak-anak di Pangkalpinang. Dengan sarana yang terus diperbaiki, pemerintah ingin memastikan bahwa pertumbuhan kota berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pendidikan generasi penerus.
Di bidang kesehatan, komitmen pemerintah daerah diwujudkan melalui penguatan program Universal Health Coverage (UHC) untuk menjamin akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Kepesertaan BPJS Kesehatan warga Pangkalpinang tercatat mencapai 99,86 persen, sebuah capaian yang memperlihatkan luasnya jangkauan perlindungan kesehatan di daerah tersebut.
Perhatian terhadap kelompok lanjut usia juga diperkuat melalui peresmian Gedung Geriatri di RSUD Depati Hamzah. Kehadiran fasilitas ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan pelayanan kesehatan bagi lansia agar memperoleh penanganan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
Komitmen tersebut turut mengantarkan Pemkot Pangkalpinang meraih peringkat ketiga regional Sumatera dalam kategori akses dan kualitas layanan kesehatan pada ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Sumatera yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri di Batam.
Atas capaian tersebut, pemerintah kota juga memperoleh insentif fiskal sebesar Rp1 miliar dari pemerintah pusat. Selain itu, penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 menjadi pengakuan atas upaya memperluas perlindungan jaminan kesehatan bagi masyarakat.
Keringanan Pajak dan Penguatan Ekonomi Masyarakat
Pembangunan kota tidak hanya berkaitan dengan peningkatan fasilitas umum, tetapi juga bagaimana pemerintah memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkembang secara ekonomi.
Untuk meringankan beban warga sekaligus mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemkot Pangkalpinang menghadirkan program pembebasan piutang pokok dan denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mulai 15 Oktober hingga 30 November 2026.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan dengan lebih ringan. Di sisi lain, peningkatan kepatuhan wajib pajak menjadi bagian penting dalam memperkuat kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan.
Pemerintah kota juga terus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui diversifikasi sektor usaha, sehingga aktivitas ekonomi tidak hanya bertumpu pada sektor tertentu. Upaya tersebut sejalan dengan penghargaan yang diterima Pangkalpinang pada 2025 sebagai kota dengan pertumbuhan ekonomi nonpertambangan terbaik.
Capaian ini menjadi modal untuk memperluas peluang usaha, memperkuat aktivitas ekonomi lokal, serta menciptakan sumber pertumbuhan baru yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Job Fair dan Pelatihan Keterampilan Buka Peluang Kerja
Persoalan pengangguran menjadi tantangan yang terus mendapat perhatian dalam pembangunan daerah. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Pemkot Pangkalpinang menggandeng 18 perusahaan dalam penyelenggaraan Bursa Kerja atau Job Fair sebagai upaya mempertemukan pencari kerja dengan dunia usaha.
Program ini tidak berhenti pada penyediaan informasi lowongan pekerjaan. Pemerintah juga mendorong peningkatan keterampilan masyarakat melalui pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan industri, di antaranya digital marketing dan coffee roasting.
Pendekatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal, baik untuk memasuki dunia kerja maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Dengan keterampilan yang relevan, masyarakat diharapkan memiliki peluang lebih luas untuk mendapatkan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan keluarga.
Kolaborasi dengan perusahaan juga menjadi langkah penting agar program ketenagakerjaan tidak berjalan sendiri, melainkan terhubung langsung dengan kebutuhan pasar kerja.
Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi
Perbaikan pelayanan publik menjadi bagian penting dari agenda transformasi pemerintahan Udin-Dessy. Pemkot Pangkalpinang terus mendorong digitalisasi untuk menghadirkan layanan yang lebih cepat, mudah, dan efisien bagi masyarakat.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah peluncuran platform PKP Smart. Kehadiran platform ini menjadi bagian dari upaya mempercepat transformasi digital dalam pelayanan publik sekaligus mendorong tata kelola pemerintahan yang semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Selain pembaruan sistem pelayanan, pembenahan juga dilakukan dari sisi sumber daya manusia aparatur. Pemkot Pangkalpinang melaksanakan profiling kompetensi terhadap 470 Aparatur Sipil Negara (ASN).
Program ini ditujukan untuk memetakan kemampuan dan potensi ASN agar penempatan jabatan dapat dilakukan secara lebih tepat, profesional, dan sesuai kebutuhan organisasi. Melalui pemetaan kompetensi, pemerintah berharap dapat membangun birokrasi yang semakin efektif serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Upaya perbaikan tersebut sejalan dengan predikat “Baik” yang diraih Pemkot Pangkalpinang dalam penilaian kepatuhan pelayanan publik oleh Ombudsman RI pada 2026, dengan nilai 85,02.
Penghargaan tersebut menjadi dorongan bagi pemerintah kota untuk terus memperbaiki standar pelayanan, meningkatkan transparansi, dan memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang semakin berkualitas.
Infrastruktur, Kebersihan, dan Lingkungan Kota
Selain pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik, pembenahan infrastruktur dasar tetap menjadi bagian dari agenda pembangunan. Perbaikan fasilitas jalan dan pembersihan drainase secara berkala terus dilakukan untuk menjaga kenyamanan masyarakat sekaligus menekan risiko genangan dan banjir.
Pengelolaan sampah juga menjadi perhatian pemerintah kota melalui pengembangan sistem terpadu, termasuk pemanfaatan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R).
Langkah tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat. Perubahan perilaku dalam mengelola sampah dari sumbernya menjadi salah satu kunci agar upaya menjaga kebersihan kota dapat berjalan berkelanjutan.
Prof. Saparudin mengakui masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Pengelolaan sampah dan penataan sektor pariwisata, misalnya, membutuhkan proses serta tahapan yang tidak dapat dituntaskan dalam waktu singkat.
Karena itu, pemerintah kota berkomitmen melanjutkan pembenahan secara bertahap dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah.
Bantuan Sosial dan Perhatian kepada Warga Rentan
Pembangunan yang berorientasi pada masyarakat juga diwujudkan melalui program kesejahteraan sosial. Pemkot Pangkalpinang terus memberikan perhatian kepada kelompok rentan melalui penyaluran bantuan sosial berupa paket sembako secara berkala serta alat bantu fisik, seperti kursi roda bagi warga yang membutuhkan.
Wakil Wali Kota Pangkalpinang Dessy Ayutrisna menyampaikan komitmen tersebut melalui tayangan video resmi dalam kegiatan refleksi satu tahun kepemimpinan. Ia menyampaikan permohonan maaf karena belum dapat hadir secara langsung akibat agenda keluarga yang tidak dapat ditinggalkan.
Dessy menegaskan bahwa pembangunan Pangkalpinang membutuhkan partisipasi masyarakat, termasuk melalui masukan dan kritik yang konstruktif.
“Kami percaya kita pacak (bisa) membangun Kota Pangkalpinang yang kita cintai. Masukan dan kritik konstruktif akan selalu kami terima demi kemajuan kota ini,” tutur Dessy.
Pesan tersebut menegaskan bahwa pemerintah kota ingin menjaga komunikasi dengan masyarakat sekaligus membuka ruang evaluasi agar kebijakan yang dijalankan semakin sesuai dengan kebutuhan warga.
Penghargaan Jadi Penyemangat, Bukan Titik Akhir
Selama masa kepemimpinan Udin-Dessy, Pemkot Pangkalpinang juga mencatat sejumlah penghargaan di tingkat regional dan nasional.
Selain capaian di sektor kesehatan dan pelayanan publik pada 2026, pemerintah kota menerima penghargaan dari Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (Adinkes) pada 2025 atas komitmen dalam eliminasi penyakit menular, termasuk HIV/AIDS, tuberkulosis (TB), dan malaria.
Pangkalpinang juga menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri terkait peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan serta pertumbuhan ekonomi nonpertambangan pada awal masa kepemimpinan Udin-Dessy.
Berbagai penghargaan tersebut menjadi bentuk pengakuan atas kinerja pemerintah daerah. Namun, bagi Pemkot Pangkalpinang, capaian itu bukanlah titik akhir, melainkan dorongan untuk terus meningkatkan kualitas program dan memastikan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
Prof. Saparudin turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung jalannya pemerintahan selama satu tahun terakhir. Ia juga menyampaikan permohonan maaf apabila sejumlah program dan hasil pembangunan belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat.
Ke depan, Pemkot Pangkalpinang berkomitmen memperkuat kolaborasi, menjaga kesinambungan pembangunan, dan menyelesaikan berbagai tantangan secara bertahap.
Malam refleksi satu tahun kepemimpinan Udin-Dessy pun menjadi momentum untuk melihat kembali perjalanan yang telah dilalui sekaligus memperkuat langkah ke depan. Agenda ini diproyeksikan menjadi kegiatan tahunan pemerintah kota dan sekaligus menutup rangkaian peringatan Hari Jadi ke-269 Kota Pangkalpinang.
Dengan semangat gotong royong dan keterbukaan terhadap kritik, Udin-Dessy berupaya melanjutkan pembangunan yang tidak hanya terlihat dari capaian fisik dan penghargaan, tetapi juga dari semakin mudahnya masyarakat mengakses layanan, memperoleh kesempatan kerja, mendapatkan perlindungan kesehatan, serta menikmati kualitas hidup yang lebih baik.(ADV)
