Pangkalpinang, Demokrasibabel – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Pangkalpinang mengusulkan 500 unit bantuan rumah layak huni untuk masyarakat pada 2027. Usulan itu untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) yang masih tersebar di sejumlah wilayah.
Kepala Disperkim Kota Pangkalpinang, B. Soeharto, mengatakan saat ini terdapat sejumlah program penanganan rumah masyarakat yang masih berjalan. Dari data yang dimiliki, terdapat 85 unit dari total 327 unit yang menjadi bagian dari penanganan di Kota Pangkalpinang.
Hal tersebut disampaikan Soeharto saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) I RDTR dan Konsultasi Publik (KP) I Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR Kecamatan Bukit Intan dan Kecamatan Girimaya di Ballroom Hotel Aston Emidery, Pangkalpinang, Rabu (7/10/2026).
Soeharto berharap dukungan pemerintah pusat terhadap program rumah layak huni di Pangkalpinang dapat terus ditingkatkan. Menurutnya, bantuan dari pemerintah pusat pada tahun depan diharapkan bisa mencapai lebih dari 300 unit.
“Dari Kementerian juga melalui Ibu Kepala Balai, untuk tahun depan mudah-mudahan Pangkalpinang dibantu lebih dari 300 unit,” kata Soeharto.
Namun, dia menjelaskan bantuan pemerintah pusat umumnya bersifat stimulan. Karena itu, pemerintah daerah dan masyarakat penerima bantuan juga perlu memberikan dukungan agar pembangunan rumah dapat diselesaikan secara optimal.
“Harusnya kita mendukung juga agar masyarakat yang dibantu pemerintah pusat ini semangat. Selama ini kebanyakan masyarakat maunya yang sudah jadi atau lewat kunci, sementara bantuan dari pemerintah pusat biasanya stimulan,” ujarnya.
Menurut Soeharto, keterlibatan penerima bantuan melalui swadaya dapat membuat nilai bantuan pemerintah menjadi lebih maksimal. Dukungan keluarga maupun lingkungan sekitar juga dapat membantu penerima membangun rumah yang lebih layak meskipun nilai bantuan terbatas.
“Walaupun dengan angka Rp20 juta, bisa membuat rumah yang layak bagi keluarga di Pangkalpinang, kalau ada tambahan swadaya,” katanya.
Untuk memperluas jangkauan penanganan RTLH, Disperkim Pangkalpinang kemudian mengusulkan sekitar 500 unit bantuan rumah untuk 2027.
“Kita mengusulkan 500. Kalau bisa, kalau disetujui, kita berharap tahun depan bisa lebih banyak masyarakat yang menerima bantuan,” ungkapnya.
Soeharto menambahkan keberhasilan program tidak hanya bergantung pada besaran bantuan. Kemauan penerima untuk ikut berkontribusi juga menjadi faktor penting dalam penyelesaian pembangunan rumah.
Dia mencontohkan sejumlah penerima bantuan yang mampu menyelesaikan pembangunan rumah dengan dukungan keluarga dan swadaya.
“Beberapa masyarakat bisa. Tahun kemarin 50, tahun ini 18 sudah selesai. Berarti kan bisa. Kalau memang banyak semangat, mungkin dengan bantuan keluarga juga bisa mendukung,” pungkasnya.
Pemkot Pangkalpinang berharap sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan keluarga penerima bantuan terus diperkuat agar penanganan rumah tidak layak huni dapat dilakukan secara bertahap dan tepat sasaran.
